WAMENA, DetikpapuaNet — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan resmi membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Raperdasi tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Raperdasi tentang Non–APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Grand Baliem Hotel Wamena, Rabu (26/11/2025).
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, S.IP, M.AP dan menjadi agenda strategis dalam menata arah pembangunan serta kebijakan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh perangkat Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta awak media cetak dan elektronik.
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere menegaskan bahwa pembukaan rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPR sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Ia menekankan pentingnya penyusunan APBD sebagai instrumen yang menentukan arah pembangunan Papua Pegunungan ke depan.
“Dokumen APBD bukan hanya deretan angka, tetapi komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Elopere.
Rapat ini membahas dua agenda utama, yaitu:
- Penetapan Raperdasi APBD Tahun Anggaran 2026,
- Penetapan Raperdasi Non–APBD Tahun Anggaran 2025,
beserta sebelas Raperdasi lainnya yang mencakup lingkungan hidup, kemudahan investasi, kebudayaan Papua, perangkat daerah, pajak dan retribusi daerah, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, melalui Pj. Sekda Drs. Wasuok Demianus Siep, menyampaikan apresiasi atas kerja sama harmonis antara DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam proses pembahasan Raperdasi.
“Dengan kondisi wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor, maka kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan rakyat dengan tepat dan berkeadilan,” ujar Sekda dalam sambutan gubernur.
Sekda juga menjelaskan lima prioritas strategis pemerintah provinsi dalam APBD Tahun Anggaran 2026, yaitu penguatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur merata, pemberdayaan ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan transparan, serta pengembangan sumber daya manusia Papua Pegunungan.
Rapat Paripurna yang berlangsung kondusif ini menjadi momentum penting bagi DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan seluruh kebijakan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah.
