Materi Ini Dibawakan Dalam Kegiatan Rakerwil Partai Keadilan Sosial (PKS) Papua Barat Daya di Sorong, Sabtu 22 November 2025
Oleh: Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si (Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya)
ABSTRAK
Pendidikan politik merupakan fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya dalam konteks perkembangan politik lokal di Papua Barat Daya sebagai provinsi baru. Partai politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas politik kader melalui pendidikan yang sistematis, beretika, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memfasilitasi, membina, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat dan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Makalah ini menguraikan konsep pendidikan politik, tujuan dan prinsip-prinsipnya, urgensinya bagi kader PKS, serta strategi pendidikan politik yang relevan dalam menghadapi tantangan demokrasi di Papua Barat Daya seperti rendahnya literasi politik, politik uang, dan maraknya disinformasi digital. Selain itu, makalah ini menegaskan peran sinergis antara partai politik dan Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang efektif, adaptif, dan berbasis lokalitas. Implementasi program pendidikan politik di Papua Barat Daya menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga, penguatan kurikulum politik berbasis budaya dan realitas daerah, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik diharapkan mampu melahirkan kader dan masyarakat yang cerdas, objektif, bermoral, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi berkelanjutan.
I. PENDAHULUAN
Pendidikan politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi Indonesia karena berkaitan langsung dengan kualitas partisipasi warga negara dalam seluruh proses politik, mulai dari pengambilan keputusan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, hingga pemilihan umum sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang sah. Demokrasi tidak dapat berjalan secara substansial apabila warga negara tidak memiliki pengetahuan, kemampuan analitis, dan kesadaran politik yang memadai. Oleh sebab itu, pendidikan politik hadir bukan sekadar sebagai aktivitas informatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembentukan karakter politik warga negara yang kritis, rasional, beretika, dan bertanggung jawab.
Peningkatan kapasitas politik warga negara, termasuk kader partai politik, merupakan bagian integral dari pembangunan politik yang berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya menjadi kewajiban moral bagi setiap organisasi politik, tetapi juga merupakan amanat langsung dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara eksplisit menegaskan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah memberikan pendidikan politik secara terstruktur kepada anggota dan masyarakat. Pendidikan politik tersebut mencakup pembentukan kedewasaan politik, penyadaran hak dan kewajiban politik, serta penanaman nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab kebangsaan. Dengan demikian, partai politik tidak hanya berperan sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai institusi pendidikan demokrasi.
Di sisi lain, negara melalui pemerintah daerah memiliki peran yang tak terpisahkan dalam memastikan terselenggaranya pendidikan politik yang sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melaksanakan pembinaan ideologi kebangsaan, penguatan ketahanan nasional, serta fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik. Kesbangpol berfungsi sebagai lembaga perekat kebangsaan yang memastikan terciptanya stabilitas politik, kondusivitas daerah, sekaligus menjadi jembatan antara negara dan warga negara dalam memperkuat kesadaran berpolitik yang benar. Dalam kerangka inilah, sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan politik tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak substantif.
Dalam konteks Papua Barat Daya, tantangan penyelenggaraan pendidikan politik memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang luas, terdiri atas daerah kepulauan, pesisir, serta dataran dengan akses transportasi yang tidak merata. Hal ini memengaruhi jangkauan pendidikan politik dan akses informasi politik. Variasi tingkat pendidikan masyarakat, keragaman etnis dan budaya, penetrasi digital yang belum merata, serta kuatnya sistem sosial berbasis komunitas (komunal) memerlukan pendekatan pendidikan politik yang lebih adaptif dan kontekstual. Pendidikan politik di Papua Barat Daya tidak dapat hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi harus memperhatikan kearifan lokal, struktur sosial masyarakat adat, serta pola komunikasi yang sesuai dengan karakter budaya setempat.
Hadirnya partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai besar dengan basis kaderisasi yang kuat, menjadi sangat strategis untuk menjalankan pendidikan politik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. PKS memiliki struktur kaderisasi yang sistematis, sehingga berpotensi menjadi mitra penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, penguatan etika politik, serta pemberdayaan masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan dukungan Kesbangpol dan pemerintah daerah, partai politik dapat berperan lebih optimal dalam memastikan masyarakat memperoleh pendidikan politik yang tidak hanya informatif, tetapi juga membentuk kapasitas kepemimpinan dan keterlibatan politik yang bertanggung jawab.
Makalah ini disusun sebagai materi yang memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik, sekaligus menegaskan peran Kesbangpol dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menumbuhkan budaya politik yang cerdas, objektif, dan beretika. Melalui kajian ini diharapkan muncul rumusan strategi penguatan pendidikan politik yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan dinamika sosial budaya Papua Barat Daya sehingga dapat berkontribusi nyata dalam memperkuat kualitas demokrasi daerah.
II. KONSEP PENDIDIKAN POLITIK
Pendidikan politik pada dasarnya merupakan proses yang tidak hanya mentransfer informasi mengenai sistem politik, tetapi juga membentuk kesadaran politik yang matang. Pendidikan politik mencakup proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik, individu dibimbing agar mampu memahami dinamika politik, menganalisis isu, mengambil keputusan secara rasional, serta berperilaku politik berdasarkan nilai moral dan etika demokrasi.
Tujuan pendidikan politik tidak terbatas pada peningkatan pengetahuan, melainkan juga membangun partisipasi politik yang berkualitas. Partisipasi politik yang dimaksud adalah partisipasi yang sadar, bukan partisipasi yang didorong oleh politik uang, manipulasi informasi, atau tekanan.
Pendidikan politik diarahkan untuk membentuk warga negara yang kritis, berintegritas, dan mampu menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.
Prinsip-prinsip pendidikan politik menekankan pada keterbukaan, objektivitas, kebebasan berpikir, penghormatan terhadap keberagaman, dan penguatan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik harus dilakukan dengan menumbuhkan sikap toleransi, kemampuan berdialog, serta kesadaran mengenai pentingnya supremasi hukum. Pada akhirnya, pendidikan politik tidak sekadar memproduksi kader-kader politik, tetapi juga membangun masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab secara politik.
III. PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI KADER PARTAI POLITIK
Kader partai politik memegang peran ganda: sebagai wakil masyarakat dan sebagai ujung tombak organisasi politik. Oleh karena itu, kualitas kader sangat menentukan kualitas demokrasi. Pendidikan politik menjadi penting karena memberikan pemahaman menyeluruh tentang regulasi partai, mekanisme pemilu, dinamika politik nasional dan lokal, serta nilai-nilai dasar partai.
Kader yang terdidik secara politik akan memiliki kesadaran politik yang kuat, memahami proses demokrasi, dan mampu berpartisipasi dalam struktur politik secara bertanggung jawab. Mereka mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat dengan lebih tepat, menyampaikan informasi politik secara benar, dan menghindari praktik politik manipulatif.
Kemampuan analisis isu juga merupakan hasil dari pendidikan politik. Kader yang memiliki kapasitas analitis yang baik akan memahami persoalan publik secara utuh dan mampu mengambil keputusan politik dengan bijak. Hal ini sangat penting dalam konteks Papua Barat Daya yang memiliki persoalan kompleks, mulai dari pembangunan wilayah baru, dinamika otonomi khusus, pemberdayaan masyarakat adat, hingga penguatan institusi pemerintahan daerah.
Selain itu, pendidikan politik memperkuat kapasitas komunikasi dan kepemimpinan. Kader partai politik harus menjadi komunikator politik yang efektif, santun, dan mampu menjembatani aspirasi masyarakat. Pendidikan politik menanamkan kemampuan kepemimpinan, integritas personal, kemampuan mengelola perbedaan, serta kecakapan membangun konsensus dalam masyarakat yang plural.
Dengan demikian, pendidikan politik bagi kader partai bukan sekadar kewajiban struktural, tetapi merupakan upaya memperkuat fondasi demokrasi melalui peningkatan kualitas kader sebagai aktor politik.
IV. PERAN KESBANGPOL DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam urusan pemerintahan bidang politik dan kewaspadaan dini. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah, Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Tupoksi Kesbangpol antara lain meliputi: fasilitasi pendidikan politik masyarakat; pembinaan dan pengawasan partai politik; penguatan wawasan kebangsaan; peningkatan ketahanan nasional; serta pengembangan kehidupan demokrasi yang sehat.
Dalam konteks pendidikan politik, Kesbangpol memiliki kewenangan memberikan fasilitasi kepada partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang objektif, beretika, dan bebas dari konflik kepentingan. Kesbangpol juga melakukan verifikasi, pembinaan, dan monitoring terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik yang salah satu prioritasnya adalah pendidikan politik.
Adapun peran Kesbangpol mencakup:
Fasilitasi pendidikan politik masyarakat, termasuk penyusunan materi, penyediaan narasumber, dan penyelenggaraan dialog kebangsaan.
Pembinaan dan verifikasi partai politik, termasuk pemantauan pelaksanaan pendidikan politik yang dibiayai dari bantuan keuangan partai politik.
Pembinaan wawasan kebangsaan, untuk memperkuat nilai persatuan dan kesadaran bernegara.
Penguatan ketahanan nasional, terutama terkait stabilitas politik daerah, pencegahan konflik, dan peningkatan kewaspadaan dini.
Sinergi lintas lembaga, seperti KPU, Bawaslu, instansi vertikal, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara umum mempunyai komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berkualitas. Pemerintah provinsi berperan dalam penyediaan regulasi, fasilitasi kegiatan pendidikan politik, dan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, dan masyarakat adat. Pemerintah provinsi juga berkewajiban menciptakan situasi keamanan politik yang kondusif agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Peran pemerintah tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, yakni membangun kesadaran politik melalui dialog kebangsaan, pendidikan wawasan kebangsaan, dan pembinaan kehidupan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi agenda bersama pemerintah dan partai politik untuk memperkuat integrasi nasional dan stabilitas politik daerah.
V. STRATEGI PENDIDIKAN POLITIK BAGI KADER PARTAI DAN MASYARAKAT
Pendidikan politik harus dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Pendidikan formal dalam bentuk pelatihan kader, sekolah politik, dan pendidikan struktur organisasi menjadi langkah utama untuk membentuk kader yang memahami ideologi, visi, dan aturan partai. Sementara itu, pendidikan informal melalui diskusi, kelas komunitas, dialog publik, dan kegiatan sosial mampu memperluas jangkauan pembelajaran politik secara lebih partisipatif.
Agar pendidikan politik benar-benar efektif, diperlukan strategi yang sistematis dan terarah sesuai dengan kondisi daerah. Strategi tersebut antara lain meliputi:
Penguatan Kurikulum Pendidikan Politik Berbasis Lokalitas. Pendidikan politik harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat Papua Barat Daya, meliputi pemahaman mengenai otonomi khusus, peran masyarakat adat, isu perbatasan, pembangunan kepulauan, serta dinamika sosial budaya lokal.
Sinergi Kesbangpol dengan Partai Politik dan Pemangku Kepentingan. Kesbangpol harus membangun kemitraan strategis dengan partai politik, KPU, Bawaslu, lembaga pendidikan, dan tokoh adat untuk merumuskan materi pendidikan politik yang objektif dan komprehensif.
Optimalisasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk Pendidikan Politik. Partai politik perlu diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran pendidikan politik agar benar-benar menyentuh kader dan masyarakat melalui program terukur dan berkelanjutan.
Digitalisasi Pendidikan Politik. Penggunaan platform daring, video edukasi politik, modul digital, dan kampanye anti hoaks menjadi strategi penting mengingat penetrasi media sosial yang tinggi di kalangan pemuda Papua Barat Daya.
Pelatihan Kepemimpinan Politik bagi Kader. Program pelatihan harus mencakup komunikasi publik, penyelesaian konflik, etika politik, manajemen kampanye sehat, serta pemahaman mendalam mengenai isu-isu aktual daerah.
Pendidikan Politik Berbasis Komunitas. Mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan komunitas pemuda agar proses pembelajaran lebih dekat dengan masyarakat.
Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan. Kesbangpol perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan pendidikan politik partai, termasuk akuntabilitas anggaran dan dampak program terhadap peningkatan literasi politik masyarakat.
Kegiatan pelatihan dan workshop harus disusun untuk mengembangkan kapasitas teknis kader, seperti keterampilan komunikasi publik, pemahaman regulasi pemilu, teknik kampanye beretika, serta analisis kebijakan publik. Diskusi dan debat menjadi sarana bagi kader untuk menguji pemahaman, mempertajam argumentasi, dan mengasah kemampuan berpikir kritis.
Kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga merupakan bagian penting dari pendidikan politik, karena mengajarkan kader untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan seperti bakti sosial, pendampingan masyarakat adat, pelayanan publik, dan edukasi literasi digital dapat membentuk karakter kader yang peka, melayani, dan tidak elitis.
Kesbangpol dan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi kegiatan ini melalui penyediaan ruang publik, narasumber, materi kebangsaan, serta kemitraan strategis dengan berbagai lembaga. Dengan demikian, pendidikan politik dapat berjalan secara sinergis antara pemerintah dan partai politik.
VI. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DI PAPUA BARAT DAYA
Implementasi pendidikan politik di Papua Barat Daya telah berjalan dalam berbagai bentuk. Pemerintah provinsi bersama Kesbangpol telah menyelenggarakan kegiatan dialog kebangsaan, pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan kampus, pembinaan organisasi masyarakat, serta sosialisasi regulasi politik dan partai politik. KPU dan Bawaslu juga aktif menyelenggarakan pendidikan pemilih, terutama bagi pemilih pemula dan kelompok rentan.
Partai politik di Papua Barat Daya telah melaksanakan pendidikan politik melalui kaderisasi internal, pelatihan saksi pemilu, pembinaan simpatisan, dan kegiatan sosial berbasis komunitas. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, antara lain tingkat literasi politik yang belum merata, dominasi politik uang, keterbatasan infrastruktur, serta pengaruh misinformasi di media sosial.
Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan politik, diperlukan strategi yang lebih terstruktur, seperti penguatan kurikulum pendidikan politik berbasis kearifan lokal, optimalisasi bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik, pemanfaatan teknologi digital secara kreatif, serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, parpol, akademisi, dan masyarakat sipil.
Pendidikan politik yang baik harus mengutamakan pembentukan karakter politik, bukan sekadar penguasaan teknis. Dengan pendidikan politik yang efektif, masyarakat Papua Barat Daya akan mampu berpartisipasi dalam politik secara cerdas, objektif, dan bermoral.
VII. PENUTUP
Strategi penguatan pendidikan politik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi Papua Barat Daya. Pendidikan politik yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, khususnya Kesbangpol, dan partai politik sebagai pilar demokrasi. Dengan penerapan strategi yang tepat, Papua Barat Daya dapat membangun generasi kader partai yang cerdas, berintegritas, dan berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan.
Kader partai memiliki tanggung jawab besar sebagai penggerak kehidupan demokrasi, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi kebutuhan mendasar. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Kesbangpol memiliki komitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi terciptanya pendidikan politik yang objektif, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang cerdas serta bertanggung jawab.
Melalui sinergi antara pemerintah dan partai politik, termasuk PKS, diharapkan pendidikan politik dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud jika para aktor politik memiliki integritas, kecerdasan, dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Dengan demikian, kegiatan pendidikan politik dalam Rakerwil DPW PKS Papua Barat Daya ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas kader, memperkuat partai, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan demokrasi di Papua Barat Daya.
REFRENSI
Bako, A., Hutabarat, P. K., Rahmadini, A., Aufa, A., & Nursaifa, A. (2025). Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan. Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 4(2), 216-225.
Kiswanto, H. N., Purbadiri, A. M., Na’imah, N. I., & Sudjatmiko, S. (2025). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jurnal Ar Ro’is Mandalika (Armada), 5(2), 190-203.
Prasetya, K. C., & Ishaq, Z. (2024). Fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat. JOSH: Journal of Sharia, 3(1), 62–68.
Wangsih, W., Karina, R. N., & Rahmadanita, A. (2024). Pendidikan Politik oleh Partai politik Dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(2), 219-236.
Yusuf, A., Purbadiri, A. M., & Naimah, N. (2025). Tinjauan yuridis tanggung jawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Fairness and Justice, 23(1), 51–58.
