Dorong, Detikpapua. Net – Komisi IV DPR Papua Barat Daya, kembali melakukan kunjungan kerja lapangan dengan menyambangi sejumlah Kampus di wilayah Kabupaten Sorong. Pada 20-21 November 2025, Komisi IV mengunjungi dua Kampus sekaligus yakni Kampus Fakultas Kedokteran Unipa dan Kampus Universitas Nani Bili Nusantara (UNBN) yang ada di Kabupaten Sorong.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPR PBD Anneke Lieke Makatuuk, SE, Plt Ketua Komisi IV David Sedik, A.Md, Sekretaris Komisi IV Abdul Gafur, SE Anggota Komisi IV Surung H. Sibarani, SE, Nancy P. Karundeng, Ranley H.L. Mansawan, SE, Mathias Komigi, Selviana Kalami, Cartensz Malibela dan Arifin S. Para wakil rakyat juga didampingi sejumlah staf dari Sekretariat DPR Papua Barat Daya.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kampus Fakultas Kedokteran Unipa, dimana para wakil rakyat disambut langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unipa bersama mahasiswa dan seluruh civitas akademik kampus tersebut. Disana para wakil rakyat menyempatkan diri memantau sejumlah fasilitas dan bangunan yang dimiliki kampus, selanjutnya melakukan pertemuan singkat dengan Dekan dan para dosen Kampus Kedokteran Unipa.
Adapun sejumlah poin yang disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Unipa dr. Herlina Yulidia, Sp.JP bersama sejumlah dosen yang hadir dalam pertemuan yakni:
- Kampus Kedokteran Unipa sudah beroperasi sejak tahun 2014 dan sampai saat ini sudah meluluskan 75 dokter.
- Pihak kampus sudah menerima kunjungan gubernur Papua Barat Daya hingga Menteri Pendidikan dan sudah membuka ruang pembicaraan dalam wacana kemandirian Kampus Fakultas Kedokteran Unipa menjadi Perguruan Tinggi Negeri
- Saat ini Fakultas Kedokteran Unipa masih kekurangan tenaga dosen
- Kampus Fakultas Kedokteran Unipa masih terkendala dari sisi finansial (hanya berharap dari pembayaran biaya studi mahasiswa), sehingga saat ini kegiatan kampus masih berkutat pada penyelenggaraan pendidikan, belum sampai pada tahap pengembangan
- Dalam mendukung wacana pemandirian Fakultas Kedokteran Unipa menjadi PTN perlu adanya perubahan road map juga peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga dosen
- Adapun bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya senilai Rp 4.1 milyar, hingga pertemuan dengan Komisi IV tersebut dananya belum terealisasi. Pihak kampus berharap dana tersebut segera terealisasi agar bisa memenuhi sejumlah kebutuhan kampus
- Kampus membutuhkan ketersediaan kadaver untuk pembelajaran anatomi, penelitian medis, dan praktikum. Adapun satu Kadaver yang dimiliki Kampus Kedokteran Unipa saat ini sudah melewati jangka waktu penyimpanan sehingga perlu pergantian.
- Kampus berharap adanya bantuan rutin dari pemerintah baik melalui pemberian dana hibah operasional maupun beasiswa dan bantuan pengadaan fasilitas praktek bagi mahasiswa
- Perlu adanya kerjasama dalam bentuk MoU antara Fakultas Kedokteran Unipa dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk mencover kebutuhan biaya studi mahasiswa dengan konsekuensi mahasiswa tersebut kembali mengabdi ke daerah asal setelah menjadi dokter
- Kampus Kedokteran Unipa berkomitmen untuk terus menciptakan SDM Papua di bidang Kedokteran yang berkualitas dan berintegritas.
Sementara, dalam lawatannya ke Kampus UNBN, Komisi IV disambut oleh Plt Rektor UNBN Arnold Fredo Binter bersama para dosen dan segenap civitas akademik kampus tersebut. Para wakil rakyat juga menyempatkan diri memantau fasilitas kampus dan melakukan pertemuan bersama pihak kampus.
Adapun poin-poin yang disampaikan Plt Rektor UNBN, Arnold Fredo Binter bersama para dosen dihadapkan Komisi IV antara lain:
- Kampus UNBN mulai beraktivitas sejak tahun 2015 dan diisi oleh mayoritas mahasiswa orang asli Papua (OAP) dengan pembiayaan murni dari pembayaran mahasiswa
- Kampus UNBN sangat terkendala dari sisi finansial. Banyak mahasiswa yang enggan membayar biaya studi sehingga total piutang dari mahasiswa ke kampus mencapai ratusan juta rupiah.
- Kurangnya kesadaran mahasiswa membayar biaya studi membuat pihak Kampus kesulitan memenuhi biaya operasional kampus setiap bulannya
- Jalan masuk menuju lokasi Kampus rusak sehingga membutuhkan perbaikan oleh pemerintah
- Pihak kampus berharap adanya bantuan hibah operasional dan beasiswa bagi dosen dan mahasiswa UNBN dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
- Kampus UNBN berharap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan riset dan penelitian daerah, karena memiliki ketersediaan tenaga riset yang kompeten
- UNBN mengusulkan perlu adanya Perdasus provinsi untuk menopang eksistensi kampus-kampus swasta di Papua Barat Daya
- Kampus UNBN membutuhkan pengadaan bus kampus, penyediaan Rusunawa, hingga bantuan studi akhir bagi mahasiswa
- Pihak Kampus sangat kesulitan untuk melakukan akreditasi karena mahalnya biaya dan ruwetnya birokrasi dalam proses akreditasi
- UNBN berharap pemerintah berlaku adil memperhatikan semua kampus yang ada di Provinsi Papua Barat Daya
- UNBN berkomitmen untuk terus menggenggam tanggungjawab dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya dalam menciptakan generasi Papua yang berkualitas dan berintegritas
Plt Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya David Sedik, A.Md dalam tanggapannya menyampaikan, kehadiran Komisi IV bersama unsur pimpinan DPR PBD ke sejumlah kampus tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah daerah, khususnya Komisi IV dalam memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Ia menyebut pendidikan merupakan leading sektor dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua Barat Daya, sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada sektor peningkatan SDM.
David menegaskan, kehadiran pihaknya di Kampus Kedokteran Unipa dan UNBN selain untuk melihat secara langsung kondisi kampus secara fisik dan aktivis pendidikan didalamnya, tetapi juga ingin mendengarkan secara langsung pemaparan yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan kampus, sekaligus hambatan dan kekurangan-kekurangan yang dihadapi. Hal ini sangat penting sebagai pembobotan bagi Komisi IV dalam meramu kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan di Papua Barat Daya di waktu-waktu kedepan.
“Kehadiran kami dalam rangka memantau sekaligus mendengarkan langsung dari pihak kampus bagaimana aktivitas pendidikan berlangsung, kemudian apa saja kekurangan dan hambatan yang dihadapi. Kami berterimakasih karena pihak kampus begitu terbuka menyampaikan segala hal yang tentu akan menjadi pekerjaan bersama kita kedepan,” ujar David Sedik.
Pada kesempatan itu, David pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak kampus yang telah menyambut Komisi IV dengan penuh kehangatan tetapi juga apresiasi atas kesetiaan menjaga komitmen dalam upaya mencetak generasi Papua yang berkualitas meski dengan segenap kekurangan yang ada. Pihaknya, kata David tentu akan serius mengawal semua aspirasi dan keluhan yang telah disampaikan secara jujur oleh pihak kampus.
“Ini adalah pekerjaan bersama kita, bahwa dalam segala keterbatasan yang ada kita tidak boleh patah semangat. Apa yang telah kami dengar dan kami lihat tentu akan menjadi acuan dasar bagi kami dalam pengambilan keputusan di meja kebijakan,” tuntas David Sedik.
Sementara, Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk, SE pada momen yang sama juga menyampaikan komitmen dan keseriusannya dalam upaya mengurai setiap persoalan yang berkaitan dengan pendidikan di Papua Barat Daya sesuai tugas dan kewenangan lembaga legislatif. Senada dengan Plt Ketua Komisi IV, Lieke juga menyebut bahwa kehadiran pihaknya di sejumlah lembaga pendidikan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan publik di bidang pendidikan.
Pada kesempatan itu, Lieke pun menyinggung terkait persoalan-persoalan mendasar yang didapat pihaknya dari pihak kampus. Salah satunya terkait bantuan hibah pemerintah provinsi ke Kampus Kedokteran Unipa yang hingga kini belum terealisasi. Ia berharap agar bantuan tersebut segera diberikan sehingga bisa membantu pihak kampus dalam memenuhi kebutuhan tetapi juga dalam upaya pengembangan kampus kedepan.
“Banyak hal yang menjadi persoalan mendasar yang kami temukan, dan tentunya akan segera kami tindaklanjuti. Terkait hal-hal teknis yang bisa diselesaikan saat ini juga kami minta agar pemerintah daerah segera selesaikan. Kemudian yang berkaitan dengan kebutuhan jangka panjang juga akan menjadi prioritas kami untuk mencoba meramu kebijakan bersama pemerintah daerah. Yang pasti bahwa kami tetap berkomitmen dunia pendidikan harus berjalan baik di provinsi ini,” singkat Lieke.
