“Kami berharap apa yang menjadi komitmen bersama pada hari ini bisa ditindaklanjuti secara serius, sehingga kedepan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara perlahan-lahan bisa kita penuhi” Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.AP (Wakil Bupati Sorong Selatan)
Sorong, Detikpapua.Net – Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.AP hadir mewakili Bupati Petronela Krenak, dalam kegiatan Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan Provinsi Papua Barat Daya, bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dr. Imran yang dilaksanakan di Gedung Lambert Jitmau, Jumat (10/10/2025).
Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan Dirjen Perumahan Perdesaan dalam lawatannya ke Provinsi Papua Barat Daya kali ini. Sebelumnya Dirjen bersama mitra terkait terlebih dahulu melakukan peninjauan pembangunan sejumlah Rusunawa di Kota Sorong. Pertemuan tersebut juga sebagai upaya pemerintah pusat menjalin sinergitas dengan pemerintah daerah dan mitra pelaksana, sekaligus sebagai wujud komitmen Kementerian PKP dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur perumahan di Papua Barat Daya.
Kepada awak media, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.AP mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Dalam pertemuan dibahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Perumahan Perdesaan di Provinsi Papua Barat Daya.
Ia mengaku pihaknya telah menyampaikan sejumlah hal teknis berkaitan dengan kebutuhan dan kendala di lapangan. Termasuk kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP) yang belum memiliki rumah layak huni. Pihaknya berharap, pemerintah pusat melalui Ditjen Perumahan Perdesaan bisa memberikan kuota lebih untuk Papua Barat Daya demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengutip pernyataan Dirjen Perumahan Perdesaan yang menyebut kegiatan penyediaan rumah layak huni tersebut dialokasikan untuk semua daerah di Indonesia. Dalam pendistribusian kegiatan, Kementerian membutuhkan data-data teknis yang disampaikan oleh pemerintah daerah, sehingga bisa menjadi acuan pemerintah pusat dalam penyaluran kuota rumah layak huni tersebut.
“Pertemuan dengan Dirjen Perumahan Perdesaan, membahas sejumlah hal teknis, temasuk penyediaan data akurat oleh pemerintah daerah untuk menjadi acuan Kementerian dalam menyalurkan program dan kegiatan kementerian, khususnya terkait pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Yohan saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.
Pada prinsipnya, lanjut Wabup Yohan pihaknya akan segera menyiapkan sejumlah dokumen dan data yang dibutuhkan, sehingga nantinya bantuan rumah layak huni tersebut bisa tersalurkan hingga ke wilayah Sorong Selatan. Ia pun berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam upaya penyediaan rumah layak huni, tetapi juga sebagai momentum penyatuan komitmen untuk menghadirkan kesejahteraan di tanah Papua, khususnya Sorong Selatan.
“Tentu kami sangat menyambut positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat bersama mitra terkait dalam mendukung program-progam yang dicanangkan untuk membantu masyarakat. Kami berharap apa yang menjadi komitmen bersama pada hari ini bisa ditindaklanjuti secara serius, sehingga kedepan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara perlahan-lahan bisa kita penuhi,” tuntas Wabup Yohan.
