“Saya menolak dengan tegas upaya pencaplokan dua kampung dari Distrik Aitinyo Barat untuk bergabung dengan distik pemekaran Aitinyo Barat Daya. Proses ini tidak sesuai prosedur, tidak aspiratif dan dilakukan hanya sepihak oleh pimpinan DPRK Maybrat” Kornelius Kambu, S.Sos.,M.Si
Maybrat, Detikpapua.Net – Pimpinan DPRK Maybrat diingatkan untuk segera menghentikan upaya pencaplokan secara sepihak, dua kampung di wilayah Distrik Aitinyo Barat untuk dipaksakan masuk dalam wilayah administrasi distik baru yakni Distrik Aitinyo Barat Daya.
Penegasan ini disampaikan tokoh intelektual sekaligus putra semata wayang Raja Mathias Kambu, Kornelius Kambu, S.Sos.,M.Si sebagaimana rilis yang diterima media ini, Senin (18/08/2025). Pernyataan ini sekaligus menanggapi upaya pemerintah kabupaten Maybrat yang berencana memekarkan 17 distrik baru di wilayah tersebut.
Kornelius mengawali penyampaiannya, dengan menyebut, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung adanya pemekaran distrik maupun kampung di wilayah Maybrat, dengan maksud agar memperpendek rentan kendali pelayanan demi mempercepat laju pembangunan.
Namun demikian, ia menginginkan agar semua proses menuju pemekaran tersebut harus dilalui sesuai dengan prosedur, aspiratif dan bermartabat. Tidak bisa dilakukan secara sepihak, apalagi harus mengorbankan stabilitas sosial dan keamanan di kalangan masyarakat.
Secara khusus ia mengangkat terkait upaya penggabungan, atau yang ia sebut sebagai tindakan pencaplokan sepihak, dua kampung milik Distrik Aitinyo Barat yang akan dimasukkan kedalam wilayah administrasi pemerintahan distrik pemekaran Aitinyo Barat Daya oleh pimpinan DPRK Maybrat, tanpa melibatkan masyarakat saat pengambilan keputusan.
“Sebagai tokoh intelektual tetapi juga sebagai gen biologis dari Raja Mathias Kambu, saya menolak dengan tegas upaya pencaplokan dua kampung dari Distrik Aitinyo Barat untuk bergabung dengan distik pemekaran Aitinyo Barat Daya. Proses ini tidak sesuai prosedur, tidak aspiratif dan dilakukan hanya sepihak oleh pimpinan DPRK Maybrat,” ujar Kornelius.
Selaku tokoh di wilayah Aitinyo, Kornelius menekankan dirinya akan berupaya maksimal untuk mempertahankan dua kampung milik Distrik Aitinyo Barat tidak dicaplok masuk ke distrik lain. Bahkan jika perlu dirinya akan menempuh jalur hukum, jika pimpinan DPRK bersama Pemda Maybrat bersihkukuh menetapkan distrik Aitinyo Barat Daya sebagai distrik pemekaran dengan memasukkan dua kampung milik Aitinyo Barat didalamnya.
“Seyogyanya wilayah pemekaran distrik itu harus musyawarah di distrik induk terlebih dahulu, libatkan masyarakat akar rumput, ijin ke pemangku kepentingan di distrik, baru disahkan. Bagi saya musyawarah atau rekomendasi dari Bandar Pohon, atau di pinggir jalan itu tidak sah. Saya pastikan jika dua kampung ini tetap masuk distrik pemekaran baru maka saya akan layangkan gugatan secara hukum,” tegas Kornelius.
Pada kesempatan itu, Kornelius yang juga merupakan pengurus harian DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya ini menyarankan, agar pemerintah untuk setidaknya diwaktu ini lebih fokus pada masalah-masalah mendasar yang menyangkut kebutuhan urgen masyarakat, seperti persoalan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan pengembangan ekonomi rakyat. Apalagi ditengah program efisiensi anggaran saat ini, tentu program pemekaran bukan solusi yang tepat untuk disegerakan.
“Kalau urusan pemerintahan lebih baik kita perjelas batas-batas wilayah antar kampung, antar distrik bahkan dengan kabupaten tetangga. Kita amankan wilayah kita dahulu, contohnya wilayah distrik terluar seperti Distrik Aifat Timur Jauh yang berbatasan dengan Kabupaten Bintuni, kemudian Aitinyo Selatan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan sejumlah distrik atau kampung terluar lainnya. Kita benahi infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, kalau semua sudah baru boleh kita pikirkan pemekaran,” ucap Kornelius.
