“Ruas jalan Mapura-Kokas berada di bawah kewenangan Provinsi Papua Barat Daya. Kami mendesak agar penyelesaian jalan ini menjadi prioritas dalam tahun anggaran 2025 dan 2026. Ini adalah bagian dari komitmen politik untuk menjamin konektivitas daerah,” Yanto Idjie
Maybrat, Detikpapua.Net — Aktivitas pemerintahan di pusat perkantoran Kabupaten Maybrat, Kumurkek, lumpuh total sejak Senin (21/07/2025), menyusul aksi pemalangan jalan yang terjadi di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara. Kondisi ini kembali menegaskan rapuhnya akses utama menuju jantung pemerintahan di Maybrat.
Aksi serupa diketahui bukan kali pertama terjadi. Sepanjang ruas jalan nasional Jitmau–Fategomi–Susumuk–Kumurkek, pemalangan dan gangguan sosial kerap menjadi hambatan utama yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta mobilitas masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari wilayah Aitinyo Raya, Ayamaru Raya, hingga Yumases Raya.
Menyikapi kondisi ini, Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Idjie, meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) agar segera menyelesaikan pembangunan jalan alternatif Mapura–Kokas. Ia menyebut ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang dapat menghubungkan wilayah Ayamaru, Aitinyo, dan Yumases ke Kumurkek secara lebih cepat dan aman.
“Ruas jalan Mapura-Kokas berada di bawah kewenangan Provinsi Papua Barat Daya. Kami mendesak agar penyelesaian jalan ini menjadi prioritas dalam tahun anggaran 2025 dan 2026. Ini adalah bagian dari komitmen politik untuk menjamin konektivitas daerah,” ujar Yanto dalam rilis yang diterima Detikpapua.Net, Senin (21/07/2025).
Menurutnya, Mapura–Kokas tidak hanya menawarkan jalur yang lebih singkat, tetapi juga berfungsi sebagai rute alternatif ketika terjadi situasi darurat seperti pemalangan, konflik, maupun gangguan keamanan di jalan nasional yang selama ini menjadi akses utama.
“Sebagai putra asli Maybrat, saya sangat berharap roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan stabilitas wilayah dijaga. Untuk itu, kami minta perhatian serius dari Dinas PUPR Papua Barat Daya dan Bapak Gubernur agar menuntaskan pembangunan jalan ini sebagai fondasi kesejahteraan rakyat,” tegas Yanto.
Ruas Mapura–Kokas kini menjadi harapan baru bagi masyarakat Maybrat agar tidak lagi menjadi korban stagnasi layanan akibat konflik sosial di jalur utama. Desakan ini menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah provinsi dalam membangun Papua Barat Daya yang terhubung, aman, dan inklusif bagi seluruh warganya.
