“Selain sebagai wakil bupati saya juga adalah kepala suku Imekko, tempat dimana perusahaan ini akan beroperasi. Kami sangat mengapresiasi maksud baik ini, tetapi perlu dilakukan dengan cara yang baik pula. Hak-hak masyarakat adat jangan sampai diabaikan” Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.Ap
Sorong, Detikpapua.Net– Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.Ap secara langsung menghadiri kegiatan sosialisasi bersama PT Salawati Hijau Lestari (SHL), yang digelar di Hotel Aston, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (14/05/2025).
Sebagaimana diketahui PT SHL merupakan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan berbasis jasa lingkungan pertama di Papua. Perusahaan ini akan melakukan pengelolaan hutan lestari di wilayah konsensi seluas 78.390 hektare di Wilayah Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di Distrik Inanwatan, Matemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara. Wilayah ini dikenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta menjadi habitat spesies endemik Papua.
Dalam sambutannya saat acara sosialisasi berlangsung, Wabup Yohan menyatakan kesiapannya mendukung kegiatan investasi PT SHL di wilayah Sorong Selatan, khususnya di wilayah hukum adat Imekko. Dukungan tersebut, tentu dikarenakan adanya sebuah paradigma baru, dalam pengelolaan hutan oleh PT SHL yang lebih mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan.
Senada dengan semangat dukungan tersebut, Wabup Yohan menekankan perlu adanya perhatian serius terkait hak-hak dasar masyarakat adat, baik dalam hal musyawarah, penentuan areal/lahan operasional maupun dalam hal kompensasi dan hak-hak lainnya. Jangan sampai aktivitas perusahaan berjalan tanpa memperhatikan hak masyarakat adat secara baik.
“Saya perlu menegaskan hal ini, karena selain sebagai wakil bupati saya juga adalah kepala suku Imekko, tempat dimana perusahaan ini akan beroperasi. Kami sangat mengapresiasi maksud baik ini, tetapi perlu dilakukan dengan cara yang baik pula. Intinya baik pemerintah daerah maupun masyarakat adat kami sangat mendukung, asalkan hak-hak masyarakat adat jangan sampai diabaikan,” tegas Wabup Yohan.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut, karena dengan pendekatan menyeluruh dan melibatkan semua pihak diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maupun pemerintah daerah.
Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi tidak hanya sebatas dilakukan pada tingkat pemangku kepentingan, tetapi harus menyasar hingga kepada masyarakat akar rumput yang merupakan pemilik ulayat di setiap lokasi yang nanti akan digunakan. Perlu adanya keselarasan pemahaman baik pihak perusahaan, pemerintah, stakeholder maupun masyarakat adat setempat.
“Di semua tempat itu ada orangnya, ada marga atau keretnya, ada sukunya jadi semua harus disampaikan secara baik. Tentu kami bersama seluruh jajaran hingga di tingkat distrik dan kampung siap mendukung dan bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kita bicara dari hati ke hati, apa yang menjadi keinginan masyarakat harus kita dengar dan tindaklanjuti,” ujar Wabup.
Sementara, Direktur PT SHL, Misran menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan atau SK PBPH Jasa Lingkungan, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ia menyampaikan, pentingnya dialog sejak awal dan keterlibatan aktif masyarakat. Pihaknya meyakini hutan hanya bisa lestari jika ada dukungan penuh dari masyarakat. Ia memastikan semua proses ini akan dilakukan secara transparan dan didasari semangat kerja sama.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan pihaknya, bukan sekadar investasi, melainkan langkah berkelanjutan yang mengutamakan keharmonisan antara manusia dan alam.
“Kami ingin menjadikan ini contoh praktik baik pengelolaan hutan yang melibatkan semua pihak secara bertanggung jawab. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi mendatang,” ucapnya.
