Sorong, Detikpapua.Net – Brian Ambrauw, mahasiswa Universitas Papua asal Raja Ampat yang juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manokwari, menyatakan penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Brian menilai bahwa revisi UU TNI berpotensi menimbulkan lebih banyak permasalahan, terutama terkait dengan disfungsi dan tumpang tindih kewenangan yang dapat terjadi dalam berbagai sektor.
“Revisi ini justru dapat membuka ruang yang lebih besar bagi ketidakpastian dalam sistem pemerintahan dan berpotensi mereduksi nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Menurut Brian, perubahan aturan yang diusulkan harus mempertimbangkan dampak luas terhadap stabilitas nasional serta keseimbangan antara supremasi sipil dan peran militer dalam kehidupan bernegara.
Ia juga menegaskan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa dalam diskusi mengenai perubahan kebijakan strategis seperti ini.
“Kami mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menolak revisi UU TNI jika hanya akan membawa dampak negatif bagi demokrasi dan supremasi sipil,” tambahnya.
Dengan adanya penolakan ini, Brian Ambrauw berharap agar pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan kembali urgensi revisi tersebut serta lebih transparan dalam proses pembahasannya.
