Example floating
Berita

Marga Klasa, Klafiyu dan Sede Tolak PT Papua Agri Mandiri, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Akan Dilaporkan ke Polisi

42
×

Marga Klasa, Klafiyu dan Sede Tolak PT Papua Agri Mandiri, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Akan Dilaporkan ke Polisi

Sebarkan artikel ini

Sorong, Detikpapua.Net – Masyarakat adat dari tiga marga pemilik hak ulayat di Distrik Segun dan Distrik Botain, Kabupaten Sorong, secara tegas menolak kehadiran PT Papua Agri Mandiri (PT PAM) di wilayah tanah adat mereka. Penolakan ini disampaikan secara resmi oleh Abraham M. Klasa atas nama keluarga besar Marga Klasa, Marga Klafiyu, dan Marga Sede, serta diperkuat oleh pernyataan dari Abraham M. Klasa, SS selaku Kepala Sekretariat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi sekaligus anak adat Marga Klasa yang memegang hak ulayat di wilayah Distrik Botain dan sebagian Distrik Segun.

Wilayah yang dimaksud mencakup kawasan Kampung Gisim dan Kampung Klajaring, Distrik Segun, serta wilayah ulayat di Distrik Botain, Kabupaten Sorong, kawasan yang selama ini dikenal sebagai tanah ulayat ketiga marga tersebut. PT Papua Agri Mandiri berencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit di area seluas sekitar 26.914 hektare di wilayah tersebut.

Hijau-Elegan-Selamat-Hari-Raya-Idul-Adha-Kiriman-Facebook-20261106-202928-0000

Pernyataan Tegas dari LMA Malamoi

Abraham M. Klasa, SS menyampaikan penolakan secara tegas terhadap rencana perusahaan yang akan mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk beroperasi di wilayah hak ulayat mereka.

“Secara pribadi maupun atas nama kelembagaan, saya menyatakan menolak dengan tegas. Izin operasional maupun proses AMDAL untuk PT Papua Agri Mandiri di wilayah hak ulayat kami tidak boleh diberikan oleh pihak manapun,” ujar Klasa sebagaimana press release yang diterima media ini, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan ini disampaikan menyikapi pertemuan yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong pada Kamis (19/11/2026) yang dihadiri pimpinan PT PAM, Pemerintah Kabupaten Sorong, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sikap penolakan masyarakat adat juga telah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

Klasa juga memperingatkan: “Pemerintah harus memperhatikan hak adat kami. Jika ada oknum yang bermain atau mengatasnamakan masyarakat adat tanpa kuasa dari pemilik hak ulayat, kami akan proses sesuai jalur hukum yang berlaku.”

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Dalam pernyataan yang disampaikan, Abraham M. Klasa menegaskan bahwa pihak perusahaan telah mencantumkan tanda tangan atas nama Bapak Steven Klasa, tokoh dari Marga Klasa, sebagai bentuk dukungan terhadap kehadiran perusahaan tersebut. Namun keluarga besar Marga Klasa memastikan bahwa tanda tangan tersebut bukan berasal dari yang bersangkutan dan diduga kuat merupakan hasil pemalsuan.

“Kami mendapati adanya dokumen yang mencantumkan tanda tangan Bapak Steven Klasa seolah-olah beliau memberikan persetujuan atas kehadiran PT PAM di tanah adat kami. Setelah kami konfirmasi, beliau tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait hal ini. Tanda tangan itu dipalsukan atas nama beliau,” tegas Klasa.

Atas dasar tersebut, ketiga marga menyatakan akan segera membuat laporan resmi ke kepolisian terkait dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut.

“Hutan Adalah ATM Berjalan Bagi Orang Asli Papua“

Klasa juga menyampaikan seruan kepada para pemangku kebijakan:

“Kami meminta DPRD Kabupaten Sorong, DPRP Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, dan pemerintah untuk memperhatikan masalah ini. Bagi kami Orang Asli Papua, hutan adalah ATM berjalan, sumber kehidupan yang tidak pernah tutup bagi kami setiap hari. Kehidupan boleh maju, tapi hutan tidak boleh habis,” tegas Klasa.

Penolakan Berkelanjutan terhadap PT PAM

Penolakan masyarakat adat terhadap PT Papua Agri Mandiri bukan hal baru. Sebelumnya, masyarakat adat Suku Moi di Distrik Segun dan sekitarnya telah berkali-kali menyampaikan keberatan mereka, mulai dari pertemuan dengan pemerintah daerah hingga aksi damai di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dan Kantor Bupati Sorong.

Keresahan masyarakat berpusat pada kekhawatiran rusaknya hutan adat yang menjadi sumber kehidupan, termasuk dusun sagu, tanaman obat, dan kawasan keramat leluhur jika perkebunan kelapa sawit beroperasi di wilayah tersebut. Masyarakat juga menegaskan bahwa tanah adat bukan lahan kosong yang dapat dialihkan tanpa persetujuan marga pemilik hak ulayat.

“Tanah adat kami bukan lahan kosong yang bisa begitu saja diserahkan kepada pihak manapun tanpa proses yang benar dan persetujuan kami. Apalagi jika harus dimulai dengan pemalsuan tanda tangan, itu sama sekali tidak dapat kami terima,” tambah Klasa.

Masyarakat Minta Proses Dihentikan

Ketiga marga dan LMA Malamoi meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sorong maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menghentikan sementara segala proses perizinan, termasuk proses AMDAL, terkait PT Papua Agri Mandiri di wilayah tersebut hingga masalah dugaan pemalsuan tanda tangan dan persetujuan masyarakat adat diklarifikasi dan diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Masyarakat juga menegaskan tetap terbuka untuk berdialog selama dilakukan atas dasar kejujuran dan saling menghormati hak adat mereka sebagai pemilik ulayat.

IMG-20261110-WA0037
height="600"/>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

file-000000002a548207915ecb8178af2fed