MAYBRAT, DetikPapua.Net— Intelektual Kabupaten Maybrat, Vinsen Turot, menyoroti pemberitaan media online TEROPONGNEWS.COM terkait pertemuan Bupati Maybrat Karel Murafer bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membahas keberlangsungan roda pemerintahan Kabupaten Maybrat di tengah proses pemulihan kesehatan Bupati, Selasa (17/11/2026).
Vinsen menilai pernyataan yang disampaikan Maximus Air selaku pihak yang mengaku sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan terkait hasil pertemuan tersebut perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penyampaian hasil pertemuan yang menyangkut urusan pemerintahan daerah semestinya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, seperti Wakil Bupati atau Sekda, sesuai dengan etika dan tata kelola pemerintahan.
“Urusan pemerintahan itu ada etikanya. Tidak serta-merta masyarakat biasa memberikan komentar atau menyampaikan hasil pertemuan pimpinan pemerintahan. Paling tidak, yang pantas menyampaikan hasil pertemuan antara Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda adalah Wakil Bupati atau Sekda sendiri,” tegas Vinsen Turot.
Selain itu, Vinsen mempertanyakan status dan dasar hukum pengangkatan Maximus Air yang mengklaim dirinya sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Ia meminta agar yang bersangkutan dapat menunjukkan Surat Keputusan (SK) Bupati maupun dokumen resmi pengangkatan kepada publik.
“Kami mempertanyakan status Saudara Maximus Air. Kalau memang benar menjabat sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan, silakan tunjukkan kepada publik SK Bupati atau dokumen resmi pengangkatannya. Kapan yang bersangkutan dilantik dan berdasarkan keputusan apa?” ujarnya.
Vinsen juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menafsirkan sendiri hasil pertemuan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan pimpinan OPD berdasarkan sudut pandang masing-masing. Menurutnya, penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan harus tetap memperhatikan kewenangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta etika birokrasi.
Ia menilai pernyataan yang disampaikan Maximus Air berpotensi melampaui batas kewenangan apabila tidak didasarkan pada mandat dan dasar hukum yang jelas. Karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengambil tindakan gegabah dalam menyikapi dinamika pemerintahan Kabupaten Maybrat.
“Jangan sampai ada pihak yang bertindak seolah-olah memiliki kewenangan seperti Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Kita semua harus menahan diri. Serahkan persoalan ini kepada Bapak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Vinsen menegaskan bahwa kondisi Kabupaten Maybrat saat ini membutuhkan kehadiran kepala daerah secara aktif di tengah masyarakat. Menurutnya, Maybrat merupakan daerah yang masih menghadapi persoalan konflik, khususnya di wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah konflik membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memberikan respons yang cepat, tepat, dan terukur, terutama dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, serta pembinaan kemasyarakatan. Kehadiran pemimpin daerah dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara langsung dan tidak berlarut-larut.
“Maybrat saat ini membutuhkan seorang kepala daerah yang selalu hadir di tempat untuk mengatasi berbagai tantangan. Wilayah konflik di Aifat Timur dan Aifat Selatan membutuhkan kehadiran pemerintah yang mampu memberikan respons cepat dan terukur terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam pembangunan, pelayanan maupun pembinaan kemasyarakatan,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Vinsen meminta Gubernur Papua Barat Daya selaku wakil pemerintah pusat di daerah agar segera mengambil langkah konkret dan konstitusional terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Ia berharap langkah yang diambil dapat memberikan kepastian mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembagian kewenangan, serta keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Vinsen juga menegaskan bahwa permintaannya kepada Gubernur harus dilihat dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap Gubernur Papua Barat Daya dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi penafsiran berbeda-beda mengenai pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Maybrat.
“Harapan kami, Bapak Gubernur segera mengambil langkah konkret sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari dinamika internal pemerintahan. Kepentingan masyarakat, pelayanan publik, dan stabilitas pemerintahan harus menjadi prioritas utama,” tutup Vinsen Turot.















