PAPUA BARAT DAYA, DETIKPAPUA.NET — Pemuda Provinsi Papua Barat Daya, Nicodemus Momo, S.IP., meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera membuka ruang dialog Jakarta–Papua guna mencari penyelesaian damai atas konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Menurutnya, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seorang pun berhak merampas nyawa sesamanya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui rilis yang dikirimkan kepada media melalui WhatsApp, Jumat, (16/10/2026).
Nicodemus menyoroti situasi konflik bersenjata di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang menyebut dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Menurutnya, konflik bersenjata di Tanah Papua tidak boleh terus menimbulkan korban jiwa, terutama dari kalangan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam pertikaian. Ia menegaskan bahwa keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak.
“Siapa pun tidak diberikan hak untuk mencabut nyawa sesama manusia. Nyawa manusia sangat berharga dan harus dihormati. Dalam keyakinan saya, Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber kehidupan, sehingga setiap manusia wajib menghormati dan melindungi kehidupan sesamanya,” tegas Nicodemus.
Ia berpandangan bahwa persoalan Papua tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyangkut sejarah politik, perbedaan pandangan mengenai status Papua, serta tuntutan penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Nicodemus menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Sementara itu, kelompok TPNPB-OPM menyampaikan tuntutan politik yang berkaitan dengan status dan masa depan Papua. Perbedaan pandangan tersebut, menurutnya, perlu disikapi melalui pendekatan yang mengutamakan dialog, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penyelesaian damai.
Ia juga menyinggung perdebatan mengenai Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Menurutnya, persoalan sejarah politik Papua perlu dibahas secara terbuka dengan mengacu pada fakta sejarah dan ketentuan hukum yang relevan agar tidak terus menjadi bagian dari konflik berkepanjangan.
“Perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus mencari jalan keluar agar masyarakat Papua dapat hidup aman, tanpa rasa takut dan tanpa terus-menerus menjadi korban konflik,” ujarnya.
Atas situasi tersebut, Nicodemus menyampaikan tiga tuntutan penting kepada pemerintah. Pertama, ia meminta Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog Jakarta–Papua yang inklusif dan bermakna dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk membicarakan akar persoalan serta mencari penyelesaian yang damai dan bermartabat.
Kedua, ia meminta TNI dan Polri menahan diri, menjalankan tugas sesuai hukum, serta mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi, termasuk demi mengejar kenaikan pangkat. Setiap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia harus diproses secara transparan dan akuntabel.
Ketiga, Nicodemus meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di Tanah Papua bertanggung jawab menjamin keamanan masyarakat melalui pendekatan kemanusiaan, dialog dengan tokoh adat dan tokoh agama, serta pelayanan publik yang menjangkau masyarakat terdampak konflik.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan menangani persoalan mendasar yang menjadi sumber konflik. Masyarakat sipil harus memperoleh perlindungan, bantuan kemanusiaan, serta akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Nicodemus menegaskan bahwa perdamaian membutuhkan komitmen semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan menghormati kehidupan manusia.
“Saya berharap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera menyikapi persoalan Papua secara serius dan mengambil langkah nyata melalui dialog yang terbuka dan bermartabat. Jangan biarkan rakyat Papua terus hidup dalam ketakutan akibat konflik berkepanjangan. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kita harus tetap menghormati kehidupan sesama manusia,” tutupnya.
