Sorong, Detikpapua.Net – Hilirisasi bukan sekadar soal mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, hilirisasi adalah instrumen keadilan sosial, agar kekayaan alam yang dimiliki daerah ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si dalam paparan resmi saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPD RI, dalam kegiatan pendalaman informasi hilirisasi komoditas daerah, di Kota Sorong, Senin (28/09/2026).
Dalam paparannya, Kepala Dinas menegaskan bahwa pihaknya memegang peran kunci: memastikan koperasi dan UMKM tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam seluruh ekosistem hilirisasi di daerah ini.
“Hilirisasi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Artinya, kekayaan alam kita tidak boleh hanya keluar dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di sini, oleh masyarakat kita, sehingga nilainya berputar dan dinikmati oleh warga Papua Barat Daya sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ada lima langkah strategis yang sedang dijalankan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM:
- Pemetaan Potensi dan Pendampingan Pelaku Usaha
Komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai olah tinggi telah dipetakan, meliputi hasil laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, hingga kerajinan budaya. Saat ini pendampingan intensif dilakukan kepada koperasi dan UMKM milik Orang Asli Papua agar siap masuk ke rantai nilai hilirisasi. Selama ini banyak komoditas dikirim keluar dalam bentuk mentah — inilah celah yang terus ditutup. - Membangun Rantai Nilai dari Hulu ke Hilir
Koperasi diperkuat sebagai wadah kolektif petani dan nelayan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Dinas memfasilitasi transformasi: bahan mentah → pengolahan dasar → produk jadi → kemasan standar → pasar yang lebih luas. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada pembeli tunggal, sehingga nilai tambah tetap beredar di masyarakat lokal. - Fasilitasi Permodalan, Teknologi dan Standar Mutu
Bersama Bank Papua dan lembaga terkait, akses permodalan bagi UMKM terus diperluas. Pelatihan peningkatan mutu, keamanan pangan, dan kemasan produk juga diberikan. Dinas terus berupaya menghadirkan teknologi tepat guna yang sederhana namun terjangkau, agar dapat diakses oleh koperasi hingga ke pelosok desa dan daerah kepulauan. - Membuka Akses Pasar yang Lebih Luas
Hilirisasi tidak bermakna tanpa kepastian pasar. Dinas aktif menjembatani produk olahan lokal ke pasar yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi dalam pameran nasional dan internasional — seperti yang baru saja ditunjukkan DEKRANASDA Papua Barat Daya di ajang Kriya Nusantara di Jakarta. Tujuannya: memastikan harga yang wajar dan adil bagi para produsen lokal. - Memperkuat Sinergi Lintas Sektor
Kerja sama terjalin erat dengan Dinas Perikanan, Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, hingga DPMPTSP. Setiap sektor menghasilkan komoditas, dan koperasi serta UMKM yang berperan mengolah dan memperdagangkannya — sehingga manfaatnya tetap berputar di masyarakat.
Menurutnya, perjalanan ini tentu tidak tanpa hambatan. Dinas mencatat sejumlah kendala mendasar seperti teknologi terbatas, standar mutu belum seragam, akses permodalan terbatas, infrastruktur pengolahan belum memadai, hingga kapasitas SDM usaha yang perlu ditingkatkan.
Ia pun menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi II DPD RI:
- Kebijakan yang mewajibkan kemitraan dan prioritas pengolahan pertama oleh pelaku usaha lokal
- Skema pembiayaan khusus hilirisasi berbasis koperasi: suku bunga rendah, jangka waktu lunak, tanpa syarat jaminan yang memberatkan
- Pendirian pusat pengembangan teknologi tepat guna di daerah
- Dukungan sertifikasi dan standar mutu yang terjangkau bagi produk lokal
- Fasilitasi akses masuk ke rantai pasok industri besar dan pasar nasional
“Intinya: biarkan rakyat Papua Barat Daya yang mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Itulah hilirisasi yang sesungguhnya, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi kemandirian dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat kita,” tegasnya.
“Mari kita bangun kemitraan yang sejajar — pusat mendukung, daerah bergerak, dan rakyat kita yang menikmati hasilnya. Satu Roh, Satu Tujuan, membangun Papua Barat Daya yang Mandiri dan Sejahtera,” tutup Dr. Sellvyana Sangkek.
