Sorong, Detikpapua.Net – Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRP Papua Barat Daya diminta memanfaatkan masa reses ke-2 Tahun 2026 sebagai ruang membaca persoalan riil masyarakat, bukan sekadar menjalankan agenda konstitusional.
Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jonas Kelwulan, mengiringi pelaksanaan reses anggota DPRP Papua Barat Daya, termasuk 5 anggota Fraksi PDI Perjuangan, di sekitar 15 titik yang tersebar di kabupaten/kota di Papua Barat Daya, mulai Jumat 14 Agustus – 21 Agustus 2026.
Menurut pria yang akrab disapa Jo ini, setiap anggota fraksi harus pulang dari reses dengan membawa “pekerjaan rumah” rakyat yang kemudian dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRP PBD.
“Reses jangan berhenti sebagai agenda menyerap aspirasi. Saya ingin seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pulang membawa pekerjaan rumah rakyat. Apa yang didengar di lapangan harus menjadi tanggung jawab politik untuk kita perjuangkan bersama hingga melahirkan solusi dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Jo Kelwulan, Jumat (14/08/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya tersebut mengatakan, tantangan pembangunan di PBD masih membutuhkan perhatian serius. Meski ekonomi PBD pada triwulan I 2026 tumbuh 4,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan tersebut harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan hingga benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 6,38 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 324,072 orang, sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di PBD dengan kontribusi 32,79 persen dari total penduduk yang bekerja.
Karena itu, Jo Kelwulan meminta seluruh anggota fraksinya lebih peka membaca kebutuhan masyarakat di setiap daerah pemilihan.
“Jangan pernah menganggap persoalan rakyat sebagai hal yang kecil. Jalan kampung yang rusak, irigasi yang tidak berfungsi, akses pendidikan, layanan kesehatan, persoalan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, air bersih dan penerangan hingga kesempatan kerja merupakan persoalan yang menentukan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, seluruh aspirasi masyarakat harus didengar dengan sungguh-sungguh, dicatat secara utuh, dipetakan berdasarkan skala prioritas, kemudian diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kehadiran kita di tengah masyarakat harus melahirkan harapan bahwa setiap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah akan terus kita kawal hingga memperoleh penyelesaian,” tegasnya.
Lebih lanjut, anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Sorong 2 menambahkan, ukuran keberhasilan reses bukan ditentukan oleh banyaknya titik kunjungan ataupun ramainya peserta yang hadir, melainkan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Hasil reses tidak boleh berakhir sebagai tumpukan laporan administrasi. Seluruh aspirasi harus menjadi agenda perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRP PBD agar pembangunan semakin tepat sasaran,” tandasnya.
