WAMENA, DetikPapuaNet— Aksi damai yang berlangsung pada 15 Agustus 2026 di Kabupaten Jayawijaya dinilai menjadi bukti nyata kedewasaan politik serta keteguhan nilai-nilai adat masyarakat Lapago dalam menyampaikan aspirasi di ruang demokrasi. Hal tersebut disampaikan Ketua KNPI Jayawijaya, Hengky Hilapok, di Wamena, Minggu (16/8/2026).
Ketua KNPI Jayawijaya, Hengky Hilapok, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Jayawijaya beserta Kasat Intelkam Polres Jayawijaya yang dinilai telah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh pimpinan pergerakan dan massa aksi, sekaligus membuka ruang demokrasi bagi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara damai.
Menurut Hengky, sikap progresif jajaran kepolisian Jayawijaya dalam mengayomi hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum patut diapresiasi. Pendekatan humanis tersebut dinilai mampu menciptakan iklim politik lokal yang kondusif, aman, dan saling menghormati.
Ia mengatakan, penyampaian aspirasi yang berjalan tertib dan bermartabat membuktikan bahwa nilai-nilai adat masyarakat Lapago yang luhur mampu berjalan beriringan dengan prinsip kebebasan berdemokrasi.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Lapago mampu menyampaikan aspirasi secara tertib, bermartabat, dan damai. Pendekatan seperti ini seharusnya menjadi contoh dalam membangun demokrasi di Indonesia,” ujar Hengky.
Hengky juga menilai pendekatan humanis aparat keamanan dalam mengawal aksi damai patut dipertahankan. Menurutnya, ruang demokrasi tidak seharusnya ditutup dengan tindakan represif, tetapi perlu dijaga melalui komunikasi, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta penyelesaian setiap persoalan secara persuasif.
Di sisi lain, KNPI Jayawijaya terus mendesak agar penanganan situasi keamanan di Papua dilakukan melalui pendekatan persuasif, termasuk mendorong penarikan pasukan non-organik serta membuka ruang dialog yang komprehensif, inklusif, dan bermartabat.
Hengky menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan ruang dialog yang terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari proses mencari jalan keluar atas berbagai persoalan politik dan keamanan.
“Kalau kita ingin Papua tetap damai, maka ruang dialog harus dibuka. Pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya secara bermartabat,” tegas Hengky.
