MAYBRAT, DetikPapuaNet— Organisasi mahasiswa Katolik yang dikenal dengan semboyan “Pro Ecclesia et Patria” atau Untuk Gereja dan Tanah Air, yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), menyampaikan pernyataan keras menyikapi insiden yang terjadi di Kampung Ainod, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat. Insiden tersebut disebut mengakibatkan tiga warga menjadi korban, yakni Silvester Asem, Selfiana Sory, dan Anike Fatie. Pernyataan tersebut disampaikan hari ini, Jumat (14/8/2026).
Ketua PMKRI Cabang Sorong Santo Agustinus, Marsel Nauw, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, apabila masyarakat sipil menjadi korban dalam tindakan aparat, maka persoalan tersebut harus diusut secara serius, terbuka dan transparan.
“Kami sangat menyayangkan insiden yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang memakan korban. Oleh sebab itu, kami mengecam dan mengutuk keras tindakan yang tidak manusiawi dan tindakan biadab yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di Kabupaten Maybrat,” tegas Marsel.
Marsel mendesak Kapolda Papua Barat Daya, Danrem dan Bupati Maybrat bersama seluruh pihak terkait untuk segera menyikapi persoalan tersebut. Ia menolak proses investigasi yang dilakukan secara tertutup dan meminta seluruh fakta dibuka kepada publik.
“Kami meminta persoalan ini diungkapkan secara transparan. Kalau memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri, kami menolak kalau penyelesaiannya hanya dengan kata maaf. Kata maaf selalu digunakan ketika terjadi kejadian yang melibatkan aparat dan masyarakat kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Albertus Agung Sorong Selatan, Paskalis Sewa, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi di Maybrat. Ia menilai aparat keamanan seharusnya menjadi pihak yang memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan memperburuk situasi.
“Kami sangat menyayangkan situasi yang terjadi di Kabupaten Maybrat. Di tengah persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia, keamanan seharusnya menjadi contoh dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, yang terjadi justru membuat suasana semakin buruk,” kata Paskalis.
Paskalis meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh unsur Forkopimda, termasuk TNI-Polri dan DPR Papua Barat Daya, turun langsung mendengarkan keluhan masyarakat dan korban.
“Kami minta kasus ini dibuka secara terbuka dan transparan. Siapa yang terlibat sebagai pelaku harus diungkapkan secara terbuka sehingga publik mengetahui letak kesalahannya,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap para korban, termasuk warga yang sedang dievakuasi maupun mengalami luka-luka. Menurutnya, pemerintah harus memastikan keselamatan dan proses pemulihan korban berjalan dengan baik.
“Bagi korban yang sementara dievakuasi, kami minta pemerintah daerah bertanggung jawab sampai keselamatan mereka terjamin. Yang masih terluka juga harus mendapat tanggung jawab pemerintah sehingga proses penyembuhannya berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Presidium Hubungan Perguruan Tinggi (PHPT) PMKRI Cabang Aimas Santa Monika, Romario Kamat, mengecam keras dugaan tindakan aparat terhadap masyarakat sipil di Maybrat. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut dari pemerintah maupun aparat yang berwenang.
“Kami dari PMKRI Cabang Aimas Santa Monika mengecam keras tindakan yang dilakukan aparat TNI terhadap masyarakat sipil. Kami tetap menunggu informasi dan tindak lanjut dari persoalan ini,” ujar Romario.
Romario menegaskan, apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap kasus tersebut, PMKRI Cabang Aimas Santa Monika siap melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat tidak menghalangi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
“Biarkan mereka menyampaikan keluhan, rasa kesal dan rasa sakit hati mereka kepada pemerintah dan kepada semua pihak yang dapat mendengar aspirasi mereka,” katanya.
Ketiga perwakilan PMKRI tersebut menegaskan bahwa penyelesaian insiden di Kampung Ainod, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat harus mengedepankan transparansi, keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Mereka meminta pemerintah tidak menutup-nutupi fakta dan memastikan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran bertanggung jawab sesuai hukum.
Sebagai organisasi mahasiswa Katolik yang membawa semboyan “Pro Ecclesia et Patria”, PMKRI menilai keberpihakan terhadap kemanusiaan dan keadilan merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral organisasi. Karena itu, mereka meminta negara memastikan setiap warga, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman Papua, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi.
PMKRI juga meminta pemerintah memastikan Silvester Asem, Selfiana Sory, dan Anike Fatie serta keluarga mereka memperoleh perhatian, perlindungan dan pendampingan yang diperlukan. Mereka menilai pengungkapan fakta secara terbuka penting untuk mencegah informasi simpang siur sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.
