Sorong, Detikpapua.Net – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Papua Barat Daya, telah menyiapkan tiga langkah konkrit dalam rangka suksesi penerapan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi para pelaku usaha di wilayah ini. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Perindag Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si saat menghadiri kegiatan sosialisasi JPH bagi pelaku UMKM orang asli Papua (OAP) yang digelar di Kryat hotel Kota Sorong, Selasa (11/8/2026).
Dr. Sellvyana menjelaskan, berdasarkan amanat UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2024, mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, bahan baku, dan bahan penolong yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Ia menegaskan ini bukan lagi pilihan atau sekadar label pemasaran, melainkan kewajiban hukum. Bagi pelaku usaha di Papua Barat Daya, tentu harus berpacu agar produk-produk unggulan seperti olahan sagu, kakao, ikan asap, keripik buah merah, hingga kue-kue tradisional tidak berisiko kehilangan akses ke pasar modern, supermarket, dan bahkan platform e-commerce nasional yang kini mensyaratkan sertifikasi halal sebagai syarat mutlak penjualan.
Mengapa sertifikasi halal sangat krusial bagi PBD?
- Membuka Pasar Nasional & Global: Konsumen muslim di luar Papua sangat memperhatikan kehalalan. Dengan sertifikat halal, produk olahan sagu atau mutiara PBD tidak hanya dijual sebagai “oleh-oleh lokal”, tetapi sebagai produk premium yang dipercaya oleh jutaan konsumen di Jawa, Sumatera, hingga Timur Tengah.
- Nilai Tambah Ekonomi: Produk bersertifikat halal memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya tahan pasar yang lebih kuat. Ini berarti pendapatan yang lebih baik bagi mama-mama pengrajin, nelayan, dan petani kita.
- Melindungi Identitas & Kepercayaan: Sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan negara terhadap konsumen. Ini menjamin bahwa apa yang mereka konsumsi benar-benar suci dan sehat, sesuai dengan prinsip Halalan Thayyiban.
Ia menambahkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi PBD tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian. Pihaknya berkomitmen menjadi fasilitator utama melalui tiga langkah konkret:
Pertama, pendampingan Teknis Berkelanjutan: Bekerja sama dengan Kanwil Kemenag dan LPH setempat untuk mendampingi UMKM dalam proses pendaftaran via sistem SIHALAL, penyusunan dokumen, hingga audit lapangan.
Kedua, integrasi dengan Program Koperasi Merah Putih: Kami akan memprioritaskan koperasi binaan yang telah memiliki sertifikat halal untuk mendapatkan bantuan peralatan produksi, kemasan standar, dan akses promosi di pameran nasional.
“Dan ketiga, sosialisasi Masif ke Distrik-Distrik: Tidak hanya di Sorong, kami akan membawa sosialisasi ini ke Maybrat, Tambrauw, Raja Ampat, dan Sorong Selatan agar tidak ada daerah yang tertinggal,” sebut Dr. Sellvyana.
Kepada para pelaku usaha, ia pun berpesan agar segera memulai proses pendaftaran sekarang juga. Prosesnya sudah dipermudah dengan skema Self-Declare untuk usaha mikro dengan biaya gratis (subsidi pemerintah). Kemudian haris menjaga mejujuran da kualitas dimana sertifikat halal adalah amanah. Pastikan bahan baku yang digunakan benar-benar halal dan proses produksinya terjaga kebersihannya.
Ia juga berpesan kepada para pelaku usaha OAP agar memanfaatkan momentum dengan menjadikan label halal sebagai keunggulan kompetitif produk masing-masing. Tidak lupa menceritakan kisah halal produk kepada konsumen sebagai bagian dari nilai budaya dan spiritualitas.
“Sertifikasi halal adalah kunci emas untuk membuka pintu ekonomi yang lebih luas. Mari kita jadikan Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kepatuhan halal tertinggi di Indonesia Timur. Dengan produk yang halal, berkualitas, dan bermartabat, kita tidak hanya mensejahterakan diri sendiri, tetapi juga turut membangun citra positif Papua di mata dunia,” pungkasnya.
