{"id":7470,"date":"2025-09-09T14:00:59","date_gmt":"2025-09-09T14:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=7470"},"modified":"2025-09-10T02:58:14","modified_gmt":"2025-09-10T02:58:14","slug":"ketidakadilan-di-dprk-maybrat-gerindra-bupati-dan-sekwan-harus-bertanggung-jawab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2025\/09\/09\/ketidakadilan-di-dprk-maybrat-gerindra-bupati-dan-sekwan-harus-bertanggung-jawab\/","title":{"rendered":"Ketidakadilan di DPRK Maybrat, Gerindra: Bupati dan Sekwan Harus Bertanggung Jawab"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

\u201cKami melihat ada diskriminasi terang-terangan di tubuh DPRK Maybrat. Pertanyaan kami sederhana: kenapa kader kami, Wakil Ketua I, tidak diberikan kendaraan operasional? Padahal Ketua DPRK dan Wakil Ketua II sudah menerima. Ini ada apa sebenarnya?\u201d Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sorong, Detikpapua.Net \u2013<\/strong> DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya melayangkan kritik keras terhadap Bupati Maybrat dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Maybrat. Pasalnya, kader Gerindra yang menjabat Wakil Ketua I DPRK Maybrat tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, sementara Ketua DPRK dan Wakil Ketua II sudah difasilitasi.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKami melihat ada diskriminasi terang-terangan di tubuh DPRK Maybrat. Pertanyaan kami sederhana: kenapa kader kami, Wakil Ketua I, tidak diberikan kendaraan operasional? Padahal Ketua DPRK dan Wakil Ketua II sudah menerima. Ini ada apa sebenarnya?\u201d tegas Kornelius Kambu, S.Sos, M.Si., Ketua Harian DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Kornelius<\/strong> menambahkan, berdasarkan laporan yang masuk, biaya operasional dan transportasi per bulan sejak dilantik sudah dipotong langsung ke kas negara. Namun, fasilitas kendaraan dinas justru tidak diberikan kepada Wakil Ketua I. \u201cIni bukan sekadar soal kendaraan, tapi menyangkut hak dan kewajiban yang dijamin undang-undang,\u201d katanya<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Kornelius, aturan perundang-undangan sangat jelas mengatur hak pimpinan DPRD. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menegaskan pimpinan DPRD berhak mendapatkan fasilitas sesuai kedudukan. Bahkan, Pasal 1 Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 menegaskan standar kendaraan dinas untuk Ketua DPRD maksimal 2.500 cc, sedangkan Wakil Ketua maksimal 2.200 cc. \u201cKalau aturan sudah jelas, mengapa Bupati dan Sekwan berani melanggarnya?\u201d ujarnya<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Lebih jauh, Kornelius menilai alasan yang diberikan pemerintah daerah tidak masuk akal. <\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKendaraan operasional langsung diberikan kepada Ketua DPRK dan Wakil Ketua II. Tetapi Wakil Ketua I dari Partai Gerindra tidak dapat. Padahal aturannya sudah jelas, sejak dilantik dan menandatangani sumpah jabatan, fasilitas kendaraan dinas otomatis harus disiapkan. Kenapa justru diabaikan? Kami sudah bahas ini di tingkatan partai, dan jujur saja, kami sedih melihat perlakuan tidak adil ini,\u201d ungkap Kornelius.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia menegaskan, menjaga etika birokrasi dan etika pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas. <\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKalau memang tidak ada stok mobil, maka secara etis pemerintah daerah wajib mencari solusi misalnya dengan kontrak kendaraan yang setara supaya semua pimpinan dewan mendapatkan haknya. Bukan malah memberi sebagian lalu mengabaikan yang lain. Itu sama saja mencederai wibawa lembaga DPRK,\u201d tambah Kornelius.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Lebih tajam lagi, Kornelius menduga ada motif politik di balik ketidakadilan ini. <\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cJangan sampai ada kesan Bupati sengaja menutup akses kader kami hanya karena pilihan politik di masa lalu. Kalau itu benar, berarti persoalan ini bukan hanya teknis, tapi sudah masuk ranah diskriminasi politik. Kami tidak akan diam,\u201d tegasnya<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia juga mengingatkan, bila memang ada kendala teknis, seharusnya pemerintah daerah menjelaskan secara resmi. <\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKalau mobil pribadi dipakai sementara, itu pun harus ada surat perjanjian kontrak dari pemerintah daerah. Jangan hanya main diam-diam. Apalagi, DPRK Maybrat sudah menghasilkan beberapa perda penting. Masa pimpinan dewan justru diperlakukan seperti ini?\u201d ujar Kornelius dengan nada kecewa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya memperingatkan, jika persoalan ini tidak diselesaikan, mereka siap membawa kasus ini ke pengurus pusat maupun aparat penegak hukum. <\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cJangan uji kesabaran kami. Kalau masalah ini tidak diselesaikan dengan adil, kami akan buka persoalan ini di level nasional dan serahkan ke APH,\u201d tutup Kambu.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net \u2013 DPD Partai Gerindra Provinsi Papua…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6918,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,34,1,49,42,32,31,50],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-7470","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah","category-blog","category-kabar-legislator","category-papua-barat-daya","category-pemerintahan","category-peristiwa","category-sosial-budaya"],"aioseo_notices":[],"views":1087,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7470"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7470\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7473,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7470\/revisions\/7473"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7470"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=7470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}