{"id":13794,"date":"2026-11-04T20:13:53","date_gmt":"2026-11-04T11:13:53","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13794"},"modified":"2026-11-04T20:13:53","modified_gmt":"2026-11-04T11:13:53","slug":"polemik-bem-dan-mpm-unaim-wamena-kampus-harus-menjadi-ruang-demokrasi-bukan-sekat-perbedaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/11\/04\/polemik-bem-dan-mpm-unaim-wamena-kampus-harus-menjadi-ruang-demokrasi-bukan-sekat-perbedaan\/","title":{"rendered":"Polemik BEM dan MPM UNAIM Wamena: Kampus Harus Menjadi Ruang Demokrasi, Bukan Sekat Perbedaan"},"content":{"rendered":"\n

Oleh: Agus Pabika (Jurnalis Papua)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

WAMENA, DetikPapuaNet\u2014 <\/strong>Polemik terkait proses perekrutan dan pencalonan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) di Universitas Amal Ilmiah Yapis (UNAIM) Wamena menjadi persoalan menarik untuk dicermati. Perdebatan ini bukan sekadar menyangkut persyaratan pencalonan dalam organisasi kemahasiswaan, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni ruang demokrasi, kesetaraan hak, dan keterbukaan di lingkungan kampus.<\/p>\n\n\n\n

Persoalan tersebut mengingatkan saya pada dinamika serupa yang pernah terjadi ketika masih menjadi mahasiswa di STIKOM Muhammadiyah Jayapura, yang kini telah berubah status menjadi Universitas Muhammadiyah Papua.<\/p>\n\n\n\n

Pada masa awal berdirinya kampus tersebut, pencalonan Ketua BEM mengharuskan calon beragama Islam karena kampus berada di bawah institusi pendidikan Islam. Pada awalnya, ketentuan tersebut tidak banyak dipersoalkan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak-anak Papua dari berbagai latar belakang agama, termasuk mahasiswa Kristen, yang masuk dan menempuh pendidikan di kampus tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Perkembangan itu turut mengubah dinamika kehidupan mahasiswa. Muncul pertanyaan mengenai ruang partisipasi dan kesempatan yang setara dalam organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa mulai mendorong agar kesempatan menjadi Ketua BEM tidak dibatasi berdasarkan agama, melainkan terbuka bagi seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan organisasi.<\/p>\n\n\n\n

Saya masih mengingat dinamika tersebut, terutama pada masa kepengurusan BEM bersama adik Faisal Narwawan sebagai Ketua BEM dan saya sebagai wakilnya, sekitar periode 2014\u20132015, jika ingatan saya tidak keliru.<\/p>\n\n\n\n

Saat itu, muncul gerakan mahasiswa yang mendorong dialog dan perubahan aturan pencalonan Ketua BEM. Mahasiswa tidak hanya mempersoalkan siapa yang berhak menjadi pemimpin, tetapi juga mempertanyakan apakah organisasi kemahasiswaan benar-benar menjadi ruang belajar demokrasi bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang agama.<\/p>\n\n\n\n

Melalui dialog yang difasilitasi oleh kepengurusan kami bersama mahasiswa, dosen, dan pihak rektorat, persoalan tersebut akhirnya menemukan jalan keluar. Pihak kampus bersedia mendengarkan aspirasi mahasiswa dan mempertimbangkan dinamika yang sedang berkembang.<\/p>\n\n\n\n

Hasilnya, kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua BEM dibuka bagi mahasiswa tanpa pembatasan berdasarkan agama. Dalam proses selanjutnya, Erhardus Fatem, yang beragama Kristen, terpilih sebagai Ketua BEM.<\/p>\n\n\n\n

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bagi saya bahwa persoalan yang berkaitan dengan ketentuan awal sebuah institusi tidak selalu harus diselesaikan dengan mempertahankan aturan secara kaku. Ada ruang untuk mengevaluasi kebijakan melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama.<\/p>\n\n\n\n

AD\/ART Penting, tetapi Jangan Menutup Ruang Dialog<\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks polemik UNAIM Wamena, apabila persoalan pencalonan Ketua BEM dan MPM diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan AD\/ART maupun visi dan misi kampus, menurut saya, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka dan proporsional.<\/p>\n\n\n\n

AD\/ART merupakan pedoman penting dalam sebuah organisasi. Keberadaannya diperlukan untuk menjaga ketertiban, memberikan kepastian mekanisme, serta menjadi dasar dalam menjalankan roda organisasi.<\/p>\n\n\n\n

Namun, aturan semestinya tidak dijadikan alasan untuk menutup ruang dialog atau mengabaikan aspirasi mahasiswa. Ketika sebuah ketentuan menimbulkan persoalan dalam praktiknya, langkah yang perlu ditempuh adalah mengkaji aturan tersebut secara bersama-sama, bukan sekadar mempertahankannya tanpa mempertimbangkan perkembangan kehidupan kampus.<\/p>\n\n\n\n

Tentu, perubahan bukan berarti aturan boleh diabaikan begitu saja. Setiap mekanisme organisasi harus tetap dihormati. Apabila terdapat ketentuan yang dinilai tidak lagi menjawab kebutuhan mahasiswa, ruang evaluasi dan perubahan harus dibuka melalui prosedur yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Dengan demikian, persoalan ini bukan tentang mengabaikan identitas atau prinsip dasar institusi, melainkan bagaimana membangun keseimbangan antara aturan organisasi, nilai-nilai kelembagaan, dan hak partisipasi mahasiswa.<\/p>\n\n\n\n

Demokrasi Kampus Diuji Ketika Ada Perbedaan<\/p>\n\n\n\n

Kampus merupakan tempat mahasiswa belajar berpikir kritis, menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara demokratis.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, penyelesaian polemik di UNAIM Wamena seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memenuhi persyaratan pencalonan. Lebih dari itu, perlu ada refleksi bersama mengenai apakah sistem organisasi kemahasiswaan telah memberikan ruang partisipasi yang adil bagi seluruh mahasiswa.<\/p>\n\n\n\n

Pengalaman di STIKOM Muhammadiyah Jayapura menunjukkan bahwa dialog dapat menjadi jalan keluar ketika aturan dan aspirasi mahasiswa bertemu dalam sebuah persoalan. Perubahan tidak terjadi hanya karena mahasiswa menolak suatu ketentuan, tetapi karena adanya kemauan dari semua pihak untuk duduk bersama, mendengarkan, dan mencari kesepakatan.<\/p>\n\n\n\n

Pelajaran yang sama patut dipertimbangkan dalam polemik di UNAIM Wamena.<\/p>\n\n\n\n

Mahasiswa, panitia pemilihan, pimpinan organisasi, maupun pihak kampus perlu mengutamakan penyelesaian yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai aturan justru mempersempit ruang belajar demokrasi di lingkungan kampus.<\/p>\n\n\n\n

Sebaliknya, polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola organisasi kemahasiswaan agar semakin terbuka dan inklusif, tanpa mengabaikan identitas serta prinsip dasar institusi.<\/p>\n\n\n\n

Kampus Bukan Hanya Tempat Belajar Mengikuti Aturan<\/p>\n\n\n\n

Pada akhirnya, kualitas sebuah perguruan tinggi tidak hanya diukur dari keberhasilannya mencetak lulusan secara akademis, tetapi juga dari kemampuannya mendidik mahasiswa menjadi pemimpin yang mampu menerima perbedaan, berpikir kritis, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.<\/p>\n\n\n\n

Jika dahulu dialog mampu membuka ruang kepemimpinan bagi mahasiswa lintas agama di STIKOM Muhammadiyah Jayapura, mengapa pengalaman serupa tidak dijadikan bahan pembelajaran dalam menyelesaikan polemik di UNAIM Wamena?<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan ini bukan untuk membandingkan kedua institusi, apalagi menghakimi pihak tertentu. Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi refleksi bahwa setiap persoalan di lingkungan pendidikan tinggi seharusnya memiliki ruang penyelesaian yang mengedepankan dialog dan kebijaksanaan.<\/p>\n\n\n\n

Sebab, kampus bukan hanya tempat mahasiswa belajar mengikuti aturan. Kampus juga harus menjadi tempat mereka belajar menguji kebijakan, memperjuangkan aspirasi, menghargai perbedaan, dan membangun demokrasi secara bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n

Demokrasi di kampus tidak cukup hanya diajarkan dalam ruang perkuliahan. Demokrasi harus dihidupkan melalui kebijakan, sikap, dan praktik nyata dalam kehidupan organisasi mahasiswa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Agus Pabika (Jurnalis Papua) WAMENA, DetikPapuaNet\u2014 Polemik…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13795,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[15,46,22,50],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13794","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","category-papua-pengunungan","category-pendidikan","category-sosial-budaya"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t