{"id":13765,"date":"2026-11-03T22:34:52","date_gmt":"2026-11-03T13:34:52","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13765"},"modified":"2026-11-03T22:34:53","modified_gmt":"2026-11-03T13:34:53","slug":"dpr-papua-barat-daya-gelar-rdp-perjuangkan-hak-bagi-hasil-pt-wanagalang-utama-untuk-kabupaten-maybrat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/11\/03\/dpr-papua-barat-daya-gelar-rdp-perjuangkan-hak-bagi-hasil-pt-wanagalang-utama-untuk-kabupaten-maybrat\/","title":{"rendered":"DPR Papua Barat Daya Gelar RDP, Perjuangkan Hak Bagi Hasil PT Wanagalang Utama untuk Kabupaten Maybrat"},"content":{"rendered":"\n

SORONG, DetikPapua.Net\u2014 <\/strong>Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti surat aspirasi dan pengaduan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sarpukun Maisomara, Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, terkait persoalan pembagian hasil kegiatan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Wanagalang Utama yang beroperasi di wilayah lintas Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. RDP tersebut berlangsung di Kantor DPR Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (3\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Balai pengelolaan Hutan lestari (BPHL) Wilayah XVIII Manokwari dan lembaga Pemberdayaan masyarakat adat Sarpukun Maisomara saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat. Selasa (03\/11\/2026). Foto\/Yohanes Kossay. <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

RDP tersebut melibatkan DPR rovinsi Papua Barat Daya yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua Barat Daya, Wilem Asem, S.E.,<\/strong> Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P.,<\/strong> serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya, Jhony Way, S.Hut., M.Si., <\/strong>yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Hutan (PPH), Donny Natalion Bosawer, S.Hut, M.Sc. <\/strong>Hadir pula Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVIII Manokwari, Muchksin, S.Hut., M.Si., <\/strong>Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sarpukun Maisomara, Korneles Fatemiyo,<\/strong> Tokoh Intelektual Kabupaten Maybrat, Drs. Zakheus Momau,<\/strong> serta perwakilan masyarakat adat.<\/p>\n\n\n\n

Wakil Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua Barat Daya, Wilem Asem, S.E., mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas surat aspirasi dan pengaduan yang disampaikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sarpukun Maisomara. Menurutnya, perjuangan masyarakat adat bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga menyangkut peningkatan pendapatan daerah, baik Provinsi Papua Barat Daya maupun Kabupaten Maybrat.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Wakil Ketua Komisi III DPR Provinsi Papua Barat Daya, Wilem Asem, S.E.,<\/strong> (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media ini usai RDP. Selasa (03\/11\/2026). Foto\/Yohanes Kossay. <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\n

\u201cPertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Lembaga Sarpukun. Perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan masyarakat adat, tetapi juga untuk kepentingan pendapatan Provinsi Papua Barat Daya maupun Kabupaten Maybrat,\u201d ujar Wilem.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Maybrat tidak menutup mata terhadap perjuangan masyarakat adat yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil. Menurutnya, masyarakat adat perlu mendapatkan dukungan pemerintah karena hasil penerimaan daerah tersebut nantinya dikelola pemerintah untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Wilem juga menyampaikan bahwa dalam RDP tersebut telah disepakati perlunya tindak lanjut bersama dengan Dinas Kehutanan dan Balai Kehutanan dari kedua provinsi. Pihaknya akan menunggu informasi dan realisasi dari Kepala Balai Kehutanan Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan harapan proses penyelesaian dapat direalisasikan pada November hingga Desember 2026.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKalau ke depan perusahaan tidak mengindahkan hasil pertemuan hari ini dan tidak merealisasikan kesepakatan, DPR memiliki kewenangan untuk memanggil kembali pihak-pihak terkait menggunakan hak-hak DPR. Namun, saya yakin persoalan ini dapat segera direalisasikan,\u201d tegasnya<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P., menjelaskan bahwa PT Wanagalang Utama merupakan perusahaan yang areal operasionalnya berada di wilayah lintas provinsi, yakni Papua Barat Daya dan Papua Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya pertemuan untuk membahas pembagian dana bagi hasil yang seharusnya memperhatikan wilayah administrasi tempat kegiatan perusahaan berlangsung.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P., (kanan) saat menjelaskan wilayah operasi PT Wanagalang Utama. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
\n

\u201cDari PT Wanagalang Utama yang areal operasinya berada di lintas provinsi antara Papua Barat Daya dan Papua Barat, itu menjadi dasar kita mengadakan pertemuan hari ini,\u201d jelas Jimmy.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia mengatakan, setelah menerima masukan dari DPR, dewan adat, dan masyarakat adat, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya serta BPHL Wilayah XVIII Manokwari. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, persoalan pembagian penerimaan negara bukan pajak dan DBH akan ditindaklanjuti melalui proses rekonsiliasi pembayaran.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cJadi setelah tadi melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, kemudian BPHL Wilayah XVIII Manokwari, memang nanti akan ditindaklanjuti oleh BPHL terkait dengan rekonsiliasi pembayaran PNBP dan DBH bagi hasil ini,\u201d ungkapnya<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Jimmy menambahkan, dalam proses tersebut akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap blok-blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berada di wilayah Papua Barat Daya. Dengan demikian, pembagian penerimaan dari aktivitas perusahaan dapat diperhitungkan berdasarkan wilayah operasional yang sebenarnya.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cDiharapkan dengan adanya rekonsiliasi kembali dana bagi hasil ini, ada porsi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga pembagian kepada kabupaten penghasil, dalam hal ini Kabupaten Maybrat,\u201d tambah Jimmy.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Di sisi lain, Tokoh Intelektual Kabupaten Maybrat, Drs. Zakheus Momau, menjelaskan bahwa dasar pengajuan aspirasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya dan DPRP Papua Barat Daya adalah karena lokasi kegiatan HPH PT Wanagalang Utama menurut pihaknya secara keseluruhan berada di wilayah administratif Kabupaten Maybrat.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n

\u201cLokasi kegiatan HPH Wanagalang Utama sepenuhnya berada di wilayah Kabupaten Maybrat. Karena itu, semestinya pembagian atau penyetoran PSDH dan DR juga memperhatikan hak Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Maybrat sebagai daerah tempat kegiatan perusahaan berlangsung,\u201d jelas Zakarias.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia mengatakan, perjuangan tersebut bertujuan agar penerimaan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian pembangunan. Zakarias berharap DPRP Papua Barat Daya, dinas teknis kehutanan dari kedua provinsi, serta BPHL dapat mengawal dan mempercepat tindak lanjut hasil RDP hingga ada realisasi yang jelas.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Sarpukun Maisomara, Korneles Fatemiyo, menyampaikan apresiasi kepada DPRP Papua Barat Daya yang telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat adat. Ia menjelaskan bahwa aktivitas PT Wanagalang Utama telah berlangsung sejak 2018 hingga 2026 dan persoalan yang diperjuangkan berkaitan dengan penerimaan DBH yang selama ini masuk ke Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n

\u201cKami menyampaikan terima kasih kepada DPR yang telah memfasilitasi pengaduan kami. Hari ini kami sudah duduk bersama dengan Balai Kehutanan dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hasil pertemuan ini memberikan harapan bagi kami masyarakat adat karena ada kesepakatan untuk mengembalikan hak daerah sesuai dengan wilayah kegiatan perusahaan,\u201d ungkap Korneles.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Lebih lanjut, pihak masyarakat adat berharap hasil kesepakatan RDP tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah administratif dan realisasi penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga menyampaikan bahwa apabila aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti, masyarakat adat dapat mengambil sikap tegas terhadap kelanjutan aktivitas perusahaan, termasuk tidak memberikan persetujuan terhadap pengajuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Wanagalang Utama.<\/p>\n\n\n\n

RDP tersebut menjadi ruang bagi DPRP Papua Barat Daya, pemerintah melalui dinas teknis, BPHL, dan lembaga masyarakat adat untuk membahas persoalan pembagian penerimaan sektor kehutanan. Masyarakat adat berharap hasil rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dapat memberikan kepastian bagi daerah penghasil, khususnya Kabupaten Maybrat, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan bagi masyarakat setempat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SORONG, DetikPapua.Net\u2014 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13766,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,1,49,41,42,32],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13765","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-blog","category-kabar-legislator","category-papua-barat","category-papua-barat-daya","category-pemerintahan"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t