{"id":13632,"date":"2026-10-24T13:14:58","date_gmt":"2026-10-24T04:14:58","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13632"},"modified":"2026-10-24T13:14:59","modified_gmt":"2026-10-24T04:14:59","slug":"delapan-ranperda-dapat-persetujuan-paripurna-tingkat-i-dprp-pbd-langkah-kuat-bangun-landasan-hukum-papua-barat-daya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/10\/24\/delapan-ranperda-dapat-persetujuan-paripurna-tingkat-i-dprp-pbd-langkah-kuat-bangun-landasan-hukum-papua-barat-daya\/","title":{"rendered":"Delapan Ranperda Dapat Persetujuan Paripurna\u202fTingkat\u202fI DPRP\u202fPBD: Langkah Kuat Bangun Landasan Hukum Papua\u202fBarat\u202fDaya"},"content":{"rendered":"\n

Sorong, Detikpapua.Net – <\/strong>Dewan\u202fPerwakilan\u202fRakyat\u202fProvinsi (DPRP) Papua\u202fBarat\u202fDaya telah memberikan persetujuan terhadap delapan rancangan peraturan daerah, terdiri dari enam Rancangan\u202fPerdasi dan dua Rancangan\u202fPerdasus, dalam rapat paripurna tingkat\u202fI masa sidang ke\u2011III. Acara yang mengagendakan persetujuan Raperda Non\u2011APBD Tahun\u202f2026 ini digelar di Ballroom Lantai\u202f5 Hotel\u202fRylich\u202fPanorama, Kota\u202fSorong, pada Jumat (23\/10\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil\u202fKetua\u202fII DPRP\u202fPBD Fredrick\u202fF.A.\u202fMarlissa, didampingi Wakil\u202fKetua\u202fI Anneke\u202fLieke\u202fMakatuuk serta Wakil\u202fKetua\u202fIII Maria\u202fJitmau; hadir pula langsung Gubernur Papua\u202fBarat\u202fDaya Elisa\u202fKambu,\u202fS.Sos. Dalam laporan Bapemperda DPRP\u202fPBD dijelaskan bahwa dari delapan produk hukum tersebut, enam merupakan usulan inisiatif legislatif \u2014 empat Raperdasi dan dua Raperdasus \u2014 sedangkan dua sisanya berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya.<\/p>\n\n\n\n

Enam usulan inisiatif legislatif meliputi: Raperdasus tentang Orang\u202fAsli\u202fPapua (OAP); Raperdasus tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat\u202fHukum\u202fAdat serta Wilayah\u202fAdat; Raperdasi tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku\u202fUsaha\u202fOAP dalam Pengadaan Barang dan Jasa; Raperdasi tentang Pengelolaan Penduduk; Raperdasi tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta Raperdasi tentang Tanggung\u202fJawab\u202fSosial\u202fLingkungan Badan\u202fUsaha. Sementara dua usulan pemerintah ialah Raperdasi tentang Lambang Daerah dan Raperdasi tentang Rencana\u202fUmum\u202fEnergi\u202fDaerah Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya Tahun\u202f2026\u20112035.<\/p>\n\n\n\n

Sebelum diberikan persetujuan, seluruh rancangan ini telah melalui tahap pembobotan oleh Fraksi\u2011fraksi dan Kelompok\u202fKhusus DPRP; setelah menyampaikan pandangan umum serta memberikan dukungan, pimpinan rapat kemudian meminta pernyataan persetujuan dari seluruh anggota legislatif. Selanjutnya, Plt.\u202fSekretaris Dewan Eltje\u202fSalomina\u202fDoo membacakan draf seluruh Perdasi dan Perdasus yang telah dibahas tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Wakil\u202fKetua\u202fII DPRP, Fredrick\u202fFrans\u202fA.\u202fMarlisa, menegaskan bahwa persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif bukan sekadar formalitas prosedural. Menurutnya, momen ini merupakan pertemuan antara aspirasi rakyat yang disalurkan melalui DPRP dengan arah kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Ia menguraikan tiga makna utama: pertama, legitimasi \u2014 artinya peraturan daerah yang nantinya ditetapkan akan memiliki landasan kedaulatan rakyat serta kekuatan mengikat secara hukum; kedua, sinergi kelembagaan \u2014 menunjukkan hubungan eksekutif\u2011legislatif berjalan sebagai kemitraan yang setara, saling menghormati dan saling menguatkan demi kepentingan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSetiap peraturan daerah yang kita setujui bersama adalah penegasan eksistensi Papua\u202fBarat\u202fDaya sebagai daerah otonom yang mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, serta kekhususan yang diamanatkan Undang\u2011Undang Otsus Papua,\u201d ujar Marlisa.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Gubernur Elisa\u202fKambu menyampaikan bahwa sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya sangat membutuhkan landasan hukum yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan hak\u2011hak masyarakat adat dan Orang\u202fAsli\u202fPapua. Persetujuan paripurna tingkat\u202fI ini menjadi tonggak penting sebelum seluruh paket regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap\u2011tahap selanjutnya guna mewujudkan tata kelola daerah yang lebih kuat dan berkeadilan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net – Dewan\u202fPerwakilan\u202fRakyat\u202fProvinsi (DPRP) Papua\u202fBarat\u202fDaya telah memberikan…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13633,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13632","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t