{"id":13588,"date":"2026-10-23T12:10:35","date_gmt":"2026-10-23T03:10:35","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13588"},"modified":"2026-10-23T12:10:35","modified_gmt":"2026-10-23T03:10:35","slug":"dpr-papua-barat-daya-minta-pertimbangan-mrp-terkait-dua-raperdasus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/10\/23\/dpr-papua-barat-daya-minta-pertimbangan-mrp-terkait-dua-raperdasus\/","title":{"rendered":"DPR Papua Barat Daya Minta Pertimbangan MRP Terkait Dua Raperdasus"},"content":{"rendered":"\n

Sorong, Detikpapua.Net – <\/strong>Sebagai bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah khusus, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya (DPRP\u202fPBD) telah menyerahkan dua dokumen rancangan peraturan daerah khusus kepada Majelis\u202fRakyat\u202fPapua (MRP) Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya.<\/p>\n\n\n\n

Penyerahan dilakukan oleh Wakil\u202fKetua\u202fII DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya, Freddy\u202fMarlisa, dan diterima langsung oleh Ketua MRP Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya, Alfons\u202fKambu, di ruang rapat DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya pada Kamis (22\/10\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Dua rancangan yang diserahkan ialah Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Orang\u202fAsli\u202fPapua, serta Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat\u202fHukum\u202fAdat serta Wilayah\u202fAdat. Penyerahan ini bukan sekadar serah\u2011terima dokumen, melainkan langkah formal untuk meminta pertimbangan dan persetujuan MRP \u2014 yang menjadi prasyarat penting sebelum rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Khusus.<\/p>\n\n\n\n

Freddy\u202fMarlisa yang merupakan politisi PDI\u2011Perjuangan menjelaskan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, MRP memiliki jangka waktu sekitar satu bulan untuk menyampaikan pertimbangannya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPertimbangan dan persetujuan MRP menjadi dasar penting sebelum Raperdasus ini masuk ke tahap pembahasan lanjutan dan fasilitasi di kementerian terkait hingga tahap pengundangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, Ketua MRP Papua\u202fBarat\u202fDaya, Alfons\u202fKambu, menyampaikan komitmennya untuk mempercepat penelaahan kedua dokumen tersebut dan menargetkan penyelesaian pertimbangan dalam waktu kurang dari satu bulan. Ia menyatakan pembahasan akan difokuskan pada penampung aspirasi masyarakat, khususnya pemenuhan hak\u2011hak asimetris Orang\u202fAsli\u202fPapua, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang\u2011undangan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami berupaya menyelesaikan sebelum batas waktu satu bulan; sejauh ini kami menilai tidak banyak koreksi substansial yang diperlukan,\u201d tuturnya.<\/p>\n\n\n\n

Alfons juga menegaskan bahwa pertimbangan MRP harus senantiasa berlandaskan kewenangan yang diatur dalam Undang\u2011Undang Otonomi Khusus Papua. Untuk itu, koordinasi internal antara MRP dan DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya perlu terus diperkuat guna mencegah terjadinya miskomunikasi sepanjang proses pembahasan. Menurutnya, komunikasi yang solid antara kedua lembaga ini menjadi fondasi agar kebijakan yang lahir benar\u2011benar menjawab kebutuhan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Ia pun berharap sinergi ini semakin membuahkan hasil, mengingat selama ini jumlah produk peraturan daerah yang diinisiasi DPR masih terbatas; dalam tiga tahun terakhir, MRP dan DPRP diharapkan dapat mendorong aksi nyata terutama dalam pengakuan masyarakat hukum adat serta pemenuhan hak\u2011hak Orang\u202fAsli\u202fPapua.<\/p>\n\n\n\n

Ditempat yang sama, Ketua Bapemperda DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya, Marthinus\u202fNasarany, menambahkan bahwa pada tahun\u202f2026 pihaknya menargetkan menyelesaikan delapan rancangan peraturan daerah. Dari jumlah tersebut, enam merupakan usul inisiatif DPRP (empat Raperdasi dan dua Raperdasus), sedangkan dua Raperdasi lainnya berasal dari usul pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n

Seluruh rancangan produk hukum ini nantinya akan mengikuti rangkaian pembahasan serta fasilitasi di tingkat kementerian.<\/p>\n\n\n\n

\u201cProses selanjutnya akan berjalan setelah rapat paripurna, sembari kita menunggu rekomendasi MRP sebagai bagian tak terpisahkan dari mekanisme pembentukan peraturan daerah khusus,\u201d tegas Marthinus. Ia berharap seluruh tahapan ini dapat berjalan lancar sehingga pembahasan dan fasilitasi regulasi daerah dapat dilanjutkan tepat waktu dan sesuai aturan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net – Sebagai bagian dari mekanisme pembentukan…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13589,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"Raperdasus tentang Orang\u202fAsli\u202fPapua dan Raperdasus tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat\u202fHukum\u202fAdat serta Wilayah\u202fAdat.","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13588","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-blog"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t