{"id":13585,"date":"2026-10-23T11:58:25","date_gmt":"2026-10-23T02:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13585"},"modified":"2026-10-23T11:58:26","modified_gmt":"2026-10-23T02:58:26","slug":"dprp-pbd-siapkan-enam-aturan-daerah-baru-untuk-pembangunan-dan-perlindungan-masyarakat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/10\/23\/dprp-pbd-siapkan-enam-aturan-daerah-baru-untuk-pembangunan-dan-perlindungan-masyarakat\/","title":{"rendered":"DPRP\u202fPBD Siapkan Enam Aturan Daerah Baru untuk Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat"},"content":{"rendered":"\n

Sorong, Detikpapua.Net – <\/strong>Langkah penting dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya (DPRP\u202fPBD) telah tercapai: enam rancangan peraturan daerah yang tercantum dalam Daftar Program Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun\u202f2026 telah selesai tahap penyusunan naskah akademik dan siap dibawa ke sidang paripurna tingkat I sebelum dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n\n\n\n

Keenam dokumen naskah akademik tersebut diselesaikan oleh Firma Konsultan Hukum Renjaan\u202fMambo\u202f&\u202fRekan, yang menuntaskan empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus).<\/p>\n\n\n\n

Dua Raperdasus yang dimaksud ialah Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Orang\u202fAsli Papua, serta Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat serta Wilayah\u202fAdat.<\/p>\n\n\n\n

Sementara empat Raperdasi meliputi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Penduduk; Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Orang\u202fAsli Papua dalam Pengadaan Barang dan Jasa; Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan\u202fUsaha.<\/p>\n\n\n\n

Penyerahan resmi naskah akademik dilakukan oleh Ketua Firma Konsultan Hukum Renjaan\u202fMambo\u202f&\u202fRekan, Dr.\u202fWellem\u202fHendra\u202fBalubun,\u202fS.Kep.,\u202fS.H.,\u202fM.H., kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya, Marthinus\u202fAbraham\u202fNasarany,\u202fS.H.,\u202fM.H., di ruang rapat DPRP pada Kamis (22\/10\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Selanjutnya, Marthinus Nasarany akan menyerahkan keseluruhan paket rancangan produk hukum tersebut kepada pimpinan DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.<\/p>\n\n\n\n

Dr.\u202fWellem\u202fHendra\u202fBalubun menyatakan bahwa penyerahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif sekaligus bukti bahwa mandat yang diberikan DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya telah selesai dilaksanakan sesuai ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPenyusunan keenam naskah akademik ini telah melalui tahapan yang mengacu pada peraturan perundang\u2011undangan; kami memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar lahir peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan menjawab kebutuhan masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Ia menambahkan, naskah akademik beserta rancangan peraturan daerah ini diharapkan bukan sekadar melengkapi kebutuhan regulasi daerah, melainkan memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, akselerasi pembangunan, perlindungan hak\u2011hak masyarakat, serta penguatan tata kelola di Provinsi Papua\u202fBarat\u202fDaya.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSemoga dokumen ini menjadi landasan hukum yang bermanfaat guna mewujudkan Papua\u202fBarat\u202fDaya yang semakin maju, berkeadilan, mandiri, dan sejahtera,\u201d harap Balubun.<\/p>\n\n\n\n

Wakil Ketua\u202fII DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya, Freddy\u202fMarlisa, menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan ketepatan kerja Firma Konsultan Hukum Renjaan\u202fMambo\u202f&\u202fRekan dalam menyelesaikan keseluruhan enam naskah akademik tersebut.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami sangat mengapresiasi dedikasi lembaga ini karena telah berhasil menuntaskan pekerjaan penyusunan naskah akademik tepat waktu,\u201d ungkap Fredrick Marlisa.<\/p>\n\n\n\n

Dengan selesainya tahap ini, DPRP Papua\u202fBarat\u202fDaya kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk membawa enam rancangan peraturan daerah tersebut ke sidang paripurna tingkat\u202fI, sebelum selanjutnya menjalani proses konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net – Langkah penting dalam pembentukan peraturan…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13586,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13585","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t