{"id":13411,"date":"2026-10-16T21:24:02","date_gmt":"2026-10-16T12:24:02","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13411"},"modified":"2026-10-16T21:24:02","modified_gmt":"2026-10-16T12:24:02","slug":"keuskupan-agung-ende-gugat-tiga-sk-menteri-esdm-soal-penetapan-flores-sebagai-pulau-panas-bumi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/10\/16\/keuskupan-agung-ende-gugat-tiga-sk-menteri-esdm-soal-penetapan-flores-sebagai-pulau-panas-bumi\/","title":{"rendered":"Keuskupan Agung Ende Gugat Tiga SK Menteri ESDM soal Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi"},"content":{"rendered":"\n

ENDE, DETIKPAPUA.NET \u2013<\/strong> Keuskupan Agung Ende melalui Komisi Keadilan, Perdamaian dan Integritas Ciptaan mengajukan gugatan hak uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) terhadap tiga Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penetapan wilayah kerja panas bumi di Sokoria dan Mataloko serta penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Gugatan tersebut didaftarkan pada 4 September 2026 dengan nomor perkara 43 P\/HUM\/2026. Informasi ini dikutip dari postingan Facebook Cinta Katolik yang dipublikasikan pada Kamis (15\/10\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Tim kuasa hukum Keuskupan Agung Ende, Azas Tigor Nainggolan, <\/strong>menjelaskan bahwa gugatan tersebut menyasar tiga keputusan Menteri ESDM. Ketiganya adalah SK Nomor 0539 K\/30\/MEM\/2012 <\/strong>tentang Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Sokoria, SK Nomor 1152\/K\/30\/MEM\/2011<\/strong> tentang Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Mataloko, serta SK Nomor 2268 K\/30\/MEM\/2017 <\/strong>tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Tigor, ketiga keputusan tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk para pelaku usaha di Pulau Flores. Karena itu, ia menilai diperlukan kajian menyeluruh terhadap konsekuensi hukum, sosial, dan ekologis dari kebijakan tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Ia menjelaskan bahwa Pulau Flores memiliki bentang alam berupa pegunungan vulkanik, kawasan hutan, daerah resapan air, serta sumber mata air yang menopang kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

\n

“Setiap kebijakan yang dapat mengubah kawasan hulu, penggunaan lahan, dan ekosistem harus dilakukan hati-hati, berbasis ilmiah, transparan, dan melibatkan masyarakat,” kata Tigor kepada Mongabay Indonesia, Jumat (9\/10\/2026), sebagaimana dikutip dalam informasi yang dipublikasikan melalui Facebook Cinta Katolik.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Tigor menguraikan tiga persoalan utama yang menjadi dasar gugatan tersebut. Pertama, menyangkut keterbukaan informasi publik. Menurutnya, masyarakat mengalami kesulitan memperoleh dokumen lengkap mengenai SK penetapan wilayah kerja panas bumi. Informasi yang mereka ketahui selama ini hanya sebatas nomor keputusan yang tercantum dalam pengumuman hasil lelang.<\/p>\n\n\n\n

Ia menjelaskan bahwa Keuskupan Agung Ende telah menyampaikan surat keberatan administratif pertama kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, pada 23 Februari 2026. Dalam proses tersebut, pihak kementerian disebut telah berjanji memberikan akses terhadap dokumen lengkap SK wilayah kerja panas bumi.<\/p>\n\n\n\n

Namun, menurut Tigor, dokumen yang diminta belum diberikan hingga Keuskupan Agung Ende menyampaikan surat keberatan administratif kedua pada 28 April 2026 maupun ketika gugatan diajukan ke Mahkamah Agung.<\/p>\n\n\n\n

\n

“Tanpa akses dokumen, partisipasi bermakna tidak mungkin terwujud,” ujarnya<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Kedua, Keuskupan Agung Ende menyoroti minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses penetapan keputusan tersebut. Tigor menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemberitahuan atau konsultasi formal. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai, memahami berbagai risiko yang mungkin timbul, serta diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan.<\/p>\n\n\n\n

Ia juga mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijamin melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<\/p>\n\n\n\n

Ketiga, pihak penggugat mempersoalkan penetapan SK Menteri ESDM yang dinilai tidak didukung analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang komprehensif dan transparan.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Tigor, kondisi ekologis Pulau Flores perlu menjadi pertimbangan serius dalam setiap kebijakan pengembangan panas bumi. Keterbatasan sumber air, ancaman kekeringan musiman, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.<\/p>\n\n\n\n

\n

“Prinsip kehati-hatian harus menjadi bagian setiap kebijakan panas bumi,” tegasnya<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Dalam permohonannya, Keuskupan Agung Ende meminta Mahkamah Agung menyatakan ketiga SK Menteri ESDM tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta agar keputusan-keputusan tersebut dicabut.<\/p>\n\n\n\n

Sebagai permohonan subsider, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Keuskupan Agung Ende meminta agar dugaan cacat prosedural dalam penetapan ketiga keputusan tersebut turut dipertimbangkan, terutama terkait keterbukaan informasi, partisipasi publik yang bermakna, dan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan.<\/p>\n\n\n\n

Gugatan tersebut menjadi bagian dari upaya Keuskupan Agung Ende untuk meminta pengujian hukum terhadap kebijakan penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Persoalan yang diangkat mencakup kepastian hukum, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup di wilayah yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat setempat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ENDE, DETIKPAPUA.NET \u2013 Keuskupan Agung Ende melalui Komisi…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13412,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,34,19,21,32,129,50],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13411","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah","category-hukum-kriminal","category-lingkungan","category-pemerintahan","category-religi","category-sosial-budaya"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t