{"id":13187,"date":"2026-09-30T21:35:35","date_gmt":"2026-09-30T12:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=13187"},"modified":"2026-09-30T21:44:50","modified_gmt":"2026-09-30T12:44:50","slug":"knpb-sorong-raya-soroti-roma-agreement-1962-perjanjian-tanpa-keterlibatan-rakyat-papua-dipertanyakan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/09\/30\/knpb-sorong-raya-soroti-roma-agreement-1962-perjanjian-tanpa-keterlibatan-rakyat-papua-dipertanyakan\/","title":{"rendered":"KNPB Sorong Raya Soroti Roma Agreement 1962: Perjanjian Tanpa Keterlibatan Rakyat Papua Dipertanyakan"},"content":{"rendered":"\n

SORONG, DetikPapua.Net \u2014 <\/strong>Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya, Klarce Fees<\/strong>, menyampaikan pernyataan sikap organisasi terkait 64 tahun rangkaian perjanjian internasional mengenai Papua. Pernyataan sikap tersebut dikirim melalui pesan WhatsApp kepada awak media ini pada Rabu (30\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya, Klarce Fees, <\/strong>saat menyampaikan pernyataan sikap organisasi terkait 64 tahun rangkaian perjanjian internasional mengenai Papua. Rabu (30\/9\/2026). Foto\/doc.KNPB Sorong Raya.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pernyataan tersebut mengangkat tema \u201cPapua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan: Segera Tinjau Perjanjian Roma dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk Kemerdekaan Papua Barat.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam pernyataan tertulisnya, Klarce Fees <\/strong>mengatakan KNPB Sorong Raya mempersoalkan Roma Agreement 1962 karena menurut pandangan organisasi tersebut, rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai pihak dalam proses perjanjian yang berkaitan dengan status politik wilayah Papua.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKami menilai berbagai perjanjian internasional mengenai Papua dilakukan tanpa melibatkan rakyat Papua sebagai subjek. Karena itu, persoalan ini harus kembali dibuka dan dibahas melalui mekanisme internasional,\u201d demikian pernyataan Klarce Fees.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

KNPB Sorong Raya juga mempersoalkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Dalam pernyataannya, KNPB menilai proses tersebut tidak mencerminkan prinsip \u201csatu orang satu suara\u201d dan menyebut adanya tekanan serta intimidasi terhadap masyarakat Papua.<\/p>\n\n\n\n

Selain persoalan sejarah politik, KNPB Sorong Raya menyoroti kondisi kemanusiaan di Papua yang mereka kaitkan dengan konflik bersenjata, operasi keamanan, pengungsian masyarakat, kriminalisasi, pembatasan ruang demokrasi dan eksploitasi sumber daya alam.<\/p>\n\n\n\n

Dalam pernyataan yang dikirim kepada media ini, KNPB Sorong Raya menyampaikan 11 poin sikap dan tuntutan, yakni:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Meminta Amerika Serikat dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian 1962 bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Papua yang menurut KNPB merupakan dampak dari perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan rakyat Papua.<\/li>\n\n\n\n
  2. Meminta persoalan New York Agreement dan Roma Agreement yang menurut KNPB berkaitan dengan operasi militer Indonesia di Papua sejak 1961 hingga saat ini dikaji melalui mekanisme hukum nasional maupun internasional.<\/li>\n\n\n\n
  3. Meminta negara Indonesia bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran HAM yang menurut KNPB terjadi di Papua sejak 1961 hingga sekarang serta membuka penyelesaian akar konflik Papua melalui mekanisme internasional.<\/li>\n\n\n\n
  4. Meminta penghentian operasi militer di Papua yang mereka nilai ilegal dan menyerukan agar pihak yang diduga melakukan kejahatan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk mekanisme hukum internasional.<\/li>\n\n\n\n
  5. Menyoroti persoalan pengungsian masyarakat Papua akibat konflik bersenjata dan meminta PBB, Roma dan MSG menjadi mediator dalam penyelesaian konflik politik Papua.<\/li>\n\n\n\n
  6. Menegaskan bahwa \u201cPapua bukan tanah kosong\u201d serta menyerukan penghentian tindakan yang mereka sebut sebagai genosida, ekosida dan etnosida. KNPB juga menyatakan penolakan terhadap wacana pendefinisian orang Papua melalui kebijakan pemerintah.<\/li>\n\n\n\n
  7. Menyatakan penolakan terhadap pendataan ulang pengungsi dan pelanggaran HAM oleh Kementerian HAM RI di Papua apabila proses tersebut tidak melibatkan mekanisme yang disepakati bersama.<\/li>\n\n\n\n
  8. Menolak dialog yang mereka sebut sebagai \u201cdialog versi Jakarta\u201d dan meminta penyelesaian konflik Papua dilakukan melalui perundingan yang dimediasi pihak internasional.<\/li>\n\n\n\n
  9. Meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah (ICRC) serta ahli independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB untuk melihat kondisi di wilayah konflik Papua.<\/li>\n\n\n\n
  10. Menyampaikan apresiasi kepada negara-negara Melanesia yang tergabung dalam MSG dan Pacific Islands Forum (PIF) atas dukungan terhadap isu kemanusiaan dan konflik Papua serta dorongan agar akses pemantauan internasional dibuka.<\/li>\n\n\n\n
  11. Meminta Belanda, Amerika Serikat dan PBB meninjau kembali New York Agreement dan Roma Agreement 1962, khususnya terkait hak penentuan nasib sendiri. KNPB kemudian menyerukan referendum ulang bagi rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan politiknya.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Dalam pernyataan tersebut, Klarce Fees menegaskan bahwa sebelas poin itu merupakan sikap politik KNPB Sorong Raya dalam memperingati 64 tahun perjanjian yang mereka persoalkan.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cKami meminta agar persoalan Papua tidak hanya dilihat dari aspek keamanan, tetapi juga sebagai persoalan politik dan kemanusiaan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh,\u201d demikian pernyataan Klarce.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan di Sorong, 30 September 2026, dan ditandatangani Klarce Fees<\/strong> selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah KNPB Sorong Raya, dengan Agus Kossay <\/strong>tercantum sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KNPB.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    SORONG, DetikPapua.Net \u2014 Ketua Komite Nasional Papua Barat…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13188,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,35,131,40,33],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-13187","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-internasional","category-knpb","category-papua","category-politik"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t