{"id":12797,"date":"2026-09-05T13:15:50","date_gmt":"2026-09-05T04:15:50","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=12797"},"modified":"2026-09-05T13:23:29","modified_gmt":"2026-09-05T04:23:29","slug":"suku-wamena-itu-tidak-ada-rkbpt-kota-sorong-jangan-kaburkan-identitas-masyarakat-pegunungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/09\/05\/suku-wamena-itu-tidak-ada-rkbpt-kota-sorong-jangan-kaburkan-identitas-masyarakat-pegunungan\/","title":{"rendered":"\u201cSUKU WAMENA\u201d Itu Tidak Ada: RKBPT Kota Sorong Jangan Kaburkan Identitas Masyarakat Pegunungan"},"content":{"rendered":"\n

Oleh: Yohanes Kossay<\/strong>
Pemuda Huwula yang bermukim di Kota Sorong.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

P<\/strong>enggunaan istilah \u201cSuku Wamena\u201d <\/strong>dalam perihal undangan Rukun Keluarga Besar Pegunungan Tengah<\/strong> (RKBPT) Kota Sorong<\/strong> terkait penyaluran dana bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dilaksanakan pada Hari Jumat, 4 September 2026 merupakan persoalan yang menurut saya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan penulisan biasa.<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan saya sederhana: sejak kapan Wamena menjadi nama suku?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Wamena adalah nama wilayah, bukan nama suku. Karena itu, mencantumkan istilah \u201cSuku Wamena\u201d dalam sebuah undangan yang mengatasnamakan masyarakat Pegunungan Tengah patut dipertanyakan dan segera diluruskan.<\/p>\n\n\n\n

Bagi saya, persoalan ini menyangkut identitas, sejarah, budaya dan martabat masyarakat adat. Identitas suku tidak boleh dibuat atau ditentukan oleh segelintir orang tanpa melalui pembicaraan dan musyawarah bersama masyarakat yang bersangkutan.<\/p>\n\n\n\n

Saya sebagai orang muda Papua Pegunungan menyatakan menolak penggunaan istilah \u201cSuku Wamena\u201d sebagai nama suku. Di wilayah Wamena terdapat masyarakat adat dengan identitas masing-masing, salah satunya adalah Suku Huwula. Karena itu, nama sebuah wilayah tidak semestinya dicaplok begitu saja menjadi nama suku.<\/p>\n\n\n\n

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: siapa yang membuat konsep undangan tersebut? Siapa yang menyetujui penggunaan istilah \u201cSuku Wamena\u201d? Dan apakah masyarakat adat pernah diajak bermusyawarah?<\/p>\n\n\n\n

Jika tidak pernah ada musyawarah, maka atas dasar mandat siapa istilah tersebut digunakan?<\/p>\n\n\n\n

Persoalan tidak berhenti pada penggunaan istilah \u201cSuku Wamena\u201d. Saya juga mempertanyakan legitimasi kepengurusan RKBPT Kota Sorong.<\/p>\n\n\n\n

Apakah selama ini pernah dilakukan musyawarah besar atau reorganisasi untuk memilih pengurus? Jika belum pernah, maka masyarakat berhak mempertanyakan dari mana mandat kepengurusan tersebut diperoleh.<\/p>\n\n\n\n

Organisasi yang membawa nama Rukun Keluarga Besar Pegunungan Tengah seharusnya menjadi rumah bersama. Rumah bersama tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang yang kemudian mencaplok dirinya sebagai pengurus tanpa proses musyawarah yang jelas.<\/p>\n\n\n\n

Pengurus organisasi masyarakat harus lahir melalui proses yang demokratis, transparan dan mendapatkan mandat dari masyarakat. Bukan karena kedekatan dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ataupun karena siapa yang paling bersedia mengikuti kepentingan tertentu.<\/p>\n\n\n\n

Jangan sampai ketika ada program pemerintah, bantuan atau kepentingan tertentu, nama masyarakat digunakan sebagai legitimasi. Tetapi ketika masyarakat meminta transparansi dan mempertanyakan kepengurusan, tidak ada ruang untuk berdialog.<\/p>\n\n\n\n

Kalau demikian, RKBPT ini sebenarnya milik siapa? Milik masyarakat atau milik segelintir orang?<\/p>\n\n\n\n

Saya juga mempertanyakan adanya dugaan keterlibatan sejumlah pendeta atau tokoh agama dalam struktur maupun lingkaran kepentingan RKBPT.<\/p>\n\n\n\n

Saya tidak menuduh individu tertentu melakukan pelanggaran. Namun, apabila benar terdapat keterlibatan tokoh agama dalam persoalan yang sedang dipertanyakan masyarakat, maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka.<\/p>\n\n\n\n

Tokoh agama seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kejujuran, integritas, keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai pengaruh keagamaan justru digunakan untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu.<\/p>\n\n\n\n

Kalau memang tidak ada persoalan, mari buka semuanya kepada masyarakat. Transparansi tidak perlu ditakuti oleh orang yang merasa bekerja dengan benar.<\/p>\n\n\n\n

Persoalan ini juga saya tujukan kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).<\/p>\n\n\n\n

Saya mempertanyakan apakah Kesbangpol selama ini benar-benar pernah turun ke lapangan untuk melihat kondisi RKBPT yang sesungguhnya.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah jangan hanya melihat surat, struktur organisasi dan dokumen administrasi yang masuk ke kantor. Pemerintah harus melihat kenyataan di lapangan.<\/p>\n\n\n\n

Temui masyarakat. Temui anggota organisasi. Tanyakan kapan musyawarah dilakukan. Tanyakan bagaimana proses pemilihan pengurus. Tanyakan siapa yang memberikan mandat. Dan tanyakan apakah seluruh unsur masyarakat Pegunungan Tengah mengetahui serta menerima kepengurusan tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Jangan hanya percaya kepada orang-orang yang datang membawa surat dan stempel kemudian mengaku sebagai pengurus.<\/p>\n\n\n\n

Jika selama ini verifikasi lapangan belum dilakukan, maka Kesbangpol Kota Sorong harus segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif.<\/p>\n\n\n\n

Kesbangpol bukan hanya tempat menerima berkas organisasi. Kesbangpol juga memiliki tanggung jawab memastikan organisasi kemasyarakatan berjalan secara sehat, tertib dan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n

Saya juga ingin mengingatkan kita semua sebagai orang Papua Pegunungan agar tidak kehilangan harga diri.<\/p>\n\n\n\n

Jangan sampai karena ingin mendapatkan bantuan, program, jabatan, fasilitas atau akses kepada pemerintah, kita kemudian rela membawa nama masyarakat ke mana-mana tanpa mandat.<\/p>\n\n\n\n

Kita boleh bekerja sama dengan pemerintah, tetapi kerja sama tersebut harus dibangun atas dasar kepentingan masyarakat, transparansi dan kesetaraan.<\/p>\n\n\n\n

Kalau ada orang yang menjadikan nama masyarakat dan organisasi sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi, maka perilaku seperti itu patut dikritik. Perilaku tersebut tidak mencerminkan harga diri dan martabat masyarakat Papua Pegunungan.<\/p>\n\n\n\n

Namun, kritik ini tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat Pegunungan Tengah. Banyak orang Papua Pegunungan yang tetap menjaga harga diri, adat, budaya dan kehormatan masyarakatnya.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, saya menyerukan kepada RKBPT Kota Sorong agar segera melakukan musyawarah bersama dan reorganisasi secara terbuka.<\/p>\n\n\n\n

Jika benar organisasi ini milik masyarakat Pegunungan Tengah, maka jangan takut terhadap musyawarah. Biarkan masyarakat menentukan siapa yang dipercaya menjadi pengurus.<\/p>\n\n\n\n

Namun, jika RKBPT tidak mampu melakukan reorganisasi, tidak mampu membuka ruang musyawarah, terus menggunakan nama masyarakat tanpa mandat, dan diduga menjadi kendaraan kepentingan segelintir orang, maka saya berpendapat:<\/p>\n\n\n\n

RKBPT seperti ini lebih baik dibubarkan dan dibentuk kembali melalui musyawarah masyarakat yang demokratis, terbuka dan bermartabat.<\/p>\n\n\n\n

Kepada Pemerintah Kota Sorong, khususnya Kesbangpol, saya juga menyerukan agar segera turun ke lapangan dan melihat kondisi RKBPT secara langsung.<\/p>\n\n\n\n

Jangan hanya percaya pada dokumen. Jangan hanya mendengar suara pengurus. Dengarkan juga suara masyarakat yang mereka klaim sedang mereka wakili.<\/p>\n\n\n\n

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang satu kata dalam sebuah undangan. Ini adalah persoalan tentang siapa yang berhak menentukan identitas kita, siapa yang berhak berbicara atas nama kita, dan siapa yang memberikan mandat kepada mereka.<\/p>\n\n\n\n

Jangan jual nama suku. Jangan kaburkan identitas leluhur. Jangan gunakan nama masyarakat tanpa mandat masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Identitas adalah harga diri. Organisasi adalah amanah. Dan masyarakat bukan alat untuk mencapai kepentingan pribadi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Yohanes KossayPemuda Huwula yang bermukim di Kota…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12798,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-12797","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t