{"id":12450,"date":"2026-08-15T14:13:43","date_gmt":"2026-08-15T14:13:43","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=12450"},"modified":"2026-08-15T14:13:44","modified_gmt":"2026-08-15T14:13:44","slug":"konflik-maybrat-tubuh-perempuan-dan-negara-yang-kembali-absen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/08\/15\/konflik-maybrat-tubuh-perempuan-dan-negara-yang-kembali-absen\/","title":{"rendered":"Konflik Maybrat, Tubuh Perempuan dan Negara yang Kembali Absen"},"content":{"rendered":"\n

Oleh: Paula Kocu<\/strong> (Sekretaris Gugus Tugas Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik<\/em>) <\/p>\n\n\n\n

D<\/strong>i balik konflik dan penembakan terhadap warga sipil di Maybrat, ada perempuan Papua yang kembali menanggung luka. Peristiwa penembakan warga sipil di Maybrat pada 13 Agustus 2026 kembali memperlihatkan bahwa konflik di Tanah Papua tidak pernah semata-mata menjadi persoalan keamanan. Ketika kekerasan terjadi di ruang hidup masyarakat, warga sipil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Dalam peristiwa tersebut, tiga warga sipil dilaporkan menjadi korban, dua di antaranya merupakan perempuan, yakni Anike Fatie dan Selviana Sory. Peristiwa ini memperlihatkan kembali kerentanan perempuan Papua dalam situasi konflik.<\/p>\n\n\n\n

Apa yang terjadi di Maybrat tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Komnas Perempuan dalam berbagai laporan mengenai perempuan Papua menunjukkan bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang konflik, pendekatan keamanan, pengungsian, diskriminasi, serta marginalisasi masyarakat adat. Pendekatan konflik yang terlalu bertumpu pada keamanan justru berpotensi memperbesar dampak terhadap masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak.<\/p>\n\n\n\n

Dalam konteks Maybrat, setiap dugaan kekerasan terhadap warga sipil harus diusut secara transparan, objektif, dan independen. Hal tersebut penting bukan hanya untuk menentukan pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan korban memperoleh hak atas keadilan, perlindungan, perawatan, dan pemulihan. Perempuan yang menjadi korban tidak boleh berhenti sebagai angka dalam pemberitaan atau sekadar catatan dalam sejarah konflik.<\/p>\n\n\n\n

Perspektif tersebut menjadi penting ketika membaca kembali peristiwa di Maybrat. Perempuan yang berada di wilayah konflik tidak hanya menghadapi ancaman kekerasan sebagai warga sipil, tetapi juga menghadapi kerentanan berlapis sebagai perempuan. Konflik dapat menghilangkan rasa aman, mengganggu kehidupan keluarga, membatasi akses terhadap layanan dasar, serta menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, perempuan sering kali harus menghadapi dampak konflik sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas.<\/p>\n\n\n\n

Temuan Komnas Perempuan semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Dalam periode 2021\u20132025, tercatat 75 pengaduan kekerasan terhadap perempuan dari Papua, dan sekitar 40 persen di antaranya melaporkan dugaan keterlibatan aparat atau pejabat negara. Data tersebut menunjukkan bahwa kerentanan perempuan Papua perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas, termasuk konflik, pendekatan keamanan, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat sipil.<\/p>\n\n\n\n

Temuan itu juga menunjukkan bahwa persoalan perempuan Papua tidak cukup dibaca sebagai persoalan individual. Ada konteks sosial dan politik yang lebih luas yang membentuk kerentanan mereka. Karena itu, ketika dua perempuan menjadi korban dalam peristiwa penembakan di Maybrat, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya mengenai kronologi kejadian, tetapi juga bagaimana negara menjamin keselamatan perempuan dan masyarakat sipil yang hidup di wilayah konflik.<\/p>\n\n\n\n

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa konflik yang terus berlangsung di Tanah Papua menyebabkan perempuan mengalami kerentanan berlapis, termasuk sebagai korban kekerasan berbasis gender, pengungsi, serta kelompok yang masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, keamanan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai keberadaan aparat atau pengendalian wilayah. Keamanan harus berarti kemampuan masyarakat, termasuk perempuan, untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, pendekatan keamanan semata tidak cukup. Konflik berkepanjangan membutuhkan pendekatan yang menempatkan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemulihan korban, serta penyelesaian akar persoalan sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian. Pengalaman perempuan Papua menunjukkan bahwa dampak konflik tidak berhenti ketika suara tembakan mereda, tetapi dapat terus membekas dalam kehidupan keluarga dan komunitas.<\/p>\n\n\n\n

Peristiwa di Maybrat menjadi pengingat bahwa di balik setiap konflik terdapat kehidupan manusia yang terganggu. Ketika seorang perempuan menjadi korban, yang hilang bukan hanya rasa aman individu, tetapi juga rasa aman keluarga dan komunitas. Pertanyaan yang kemudian harus kita ajukan adalah: mengapa perempuan Papua terus berada dalam posisi rentan ketika konflik terjadi di tanahnya sendiri?<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan keamanan. Dibutuhkan keberanian untuk melihat persoalan dari perspektif perempuan, masyarakat adat, hak asasi manusia, dan keadilan.<\/p>\n\n\n\n

Sangat disayangkan bahwa konflik yang terus berlangsung hingga saat ini memperlihatkan masih lemahnya perhatian dan respons pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat sipil. Ketika kasus penembakan warga sipil berulang di berbagai wilayah konflik di Tanah Papua, publik berhak mempertanyakan sejauh mana kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Negara tidak boleh hadir hanya ketika melakukan pengamanan, tetapi justru harus paling nyata ketika warga sipil membutuhkan perlindungan dan keadilan.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Maybrat, harus hadir membela kepentingan masyarakat sipil, memastikan para korban memperoleh perawatan dan perlindungan hukum, serta menjamin keluarga korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan. Negara harus menunjukkan bahwa keselamatan warga sipil adalah tanggung jawab utama yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan keamanan semata.<\/p>\n\n\n\n

Dengan mempertimbangkan catatan Komnas Perempuan mengenai 75 pengaduan kekerasan terhadap perempuan dari Papua selama 2021\u20132025, termasuk sekitar 40 persen yang melaporkan dugaan keterlibatan aparat atau pejabat negara, dugaan kekerasan terhadap tiga warga sipil di Maybrat perlu mendapatkan pemeriksaan yang serius. Komnas HAM perlu dilibatkan sebagai lembaga independen untuk memastikan proses investigasi berjalan transparan, objektif, dan dapat dipercaya oleh korban maupun masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Maybrat tidak membutuhkan sekadar pernyataan keprihatinan. Maybrat membutuhkan kehadiran negara yang nyata: melindungi warga sipil, mengungkap kebenaran, memastikan keadilan bagi korban, dan menghentikan siklus kekerasan yang terus menempatkan perempuan Papua dalam posisi rentan.*<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Oleh: Paula Kocu (Sekretaris Gugus Tugas Papua Pengurus…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12451,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[1,15,42],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-12450","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-opini","category-papua-barat-daya"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t