{"id":12243,"date":"2026-08-07T07:53:59","date_gmt":"2026-08-07T07:53:59","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=12243"},"modified":"2026-08-07T07:54:00","modified_gmt":"2026-08-07T07:54:00","slug":"oknum-dpr-diduga-mengatasnamakan-fraksi-demokrat-pkb-tegaskan-tetap-dukung-pemprov-papua-pegunungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/08\/07\/oknum-dpr-diduga-mengatasnamakan-fraksi-demokrat-pkb-tegaskan-tetap-dukung-pemprov-papua-pegunungan\/","title":{"rendered":"Oknum DPR Diduga Mengatasnamakan Fraksi Demokrat, PKB Tegaskan Tetap Dukung Pemprov Papua Pegunungan"},"content":{"rendered":"\n

WAMENA, DetikPapuaNet\u2014 <\/strong>Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Salomina Marian, S.P.,<\/strong> memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Jumat (7\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Klarifikasi tersebut disampaikan Salomina menyusul pemberitaan media KlikTimur berjudul \u201cDPRD Fraksi Demokrat Papua Pegunungan, Kritik Kinerja Pemprov\u201d serta DETIKPAPUA.COM berjudul \u201cDPR Papua Pegunungan Kritik Kinerja Pemprov Dalam Pandangan Fraksi Demokrat.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Pemberitaan tersebut antara lain memuat sejumlah kritik terkait kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, mulai dari serapan anggaran, pelaksanaan program, kualitas proyek, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga pemerataan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n

Atas pemberitaan tersebut, Salomina menilai perlu memberikan klarifikasi karena dirinya merupakan perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung dalam Fraksi Demokrat. Ia menegaskan bahwa tidak semua pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR secara otomatis dapat disebut sebagai sikap politik seluruh partai yang tergabung dalam fraksi.<\/p>\n\n\n\n

Salomina menyoroti penggunaan nama Fraksi Demokrat dalam pemberitaan tersebut. Menurutnya, Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan merupakan gabungan dari tiga partai politik, sehingga setiap pandangan yang mengatasnamakan fraksi semestinya merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cDi dalam Fraksi Demokrat ada tiga partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Gelora dan Partai PKB. Saya merupakan perwakilan dari PKB. Karena itu, kalau ada pernyataan yang mengatasnamakan Fraksi Demokrat, harus jelas apakah itu benar-benar merupakan kesepakatan seluruh anggota fraksi atau hanya pendapat pribadi,\u201d ujar Salomina.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia menilai apabila terdapat pernyataan yang merupakan pemikiran atau sikap pribadi seorang anggota DPR, maka hal tersebut seharusnya tidak disampaikan seolah-olah menjadi sikap seluruh Fraksi Demokrat.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cKalau itu pendapat pribadi, silakan disampaikan sebagai pendapat pribadi. Tetapi kalau mengatasnamakan fraksi, harus ada kesepakatan bersama. Jangan sampai pendapat pribadi kemudian menggunakan nama fraksi,\u201d tegasnya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Salomina menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap mendukung Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ia menjelaskan bahwa PKB merupakan salah satu partai yang mendukung dan mengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan periode 2024\u20132029.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, ia menyatakan bahwa posisi PKB tetap mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cPKB adalah salah satu partai pengusung pemerintah hari ini. Saya sebagai perwakilan PKB tetap mendukung program Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kami mendukung program pemerintah untuk kepentingan masyarakat,\u201d katanya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Salomina juga menekankan bahwa dalam melihat pelaksanaan program dan capaian anggaran pemerintah, perlu mempertimbangkan kondisi efisiensi anggaran yang turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan upaya untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan mengutamakan program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, capaian serapan anggaran tidak semata-mata dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cDengan adanya efisiensi anggaran, tentu ada program dan kegiatan yang harus disesuaikan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari besar kecilnya serapan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,\u201d jelas Salomina.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ia mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan penataan prioritas belanja, terutama dalam kondisi keterbatasan fiskal. Program yang bersifat prioritas dan menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap mendapatkan perhatian.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cEfisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Efisiensi harus memastikan anggaran digunakan pada hal-hal yang menjadi prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan pelayanan publik,\u201d tambahnya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Menurut Salomina, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n

Salomina menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, kebijakan efisiensi, perencanaan program serta realisasi pembangunan di lapangan.<\/p>\n\n\n\n

Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap penting, namun harus berdasarkan data dan konteks pelaksanaan anggaran yang sebenarnya.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cPengawasan tetap harus dilakukan. Tetapi kita juga harus melihat kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi yang sedang berjalan. Jangan sampai kita hanya melihat angka serapan, tetapi tidak melihat alasan mengapa terjadi penyesuaian anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap program pembangunan,\u201d katanya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Salomina kembali menjelaskan bahwa Fraksi Demokrat DPR Papua Pegunungan terdiri dari tiga partai politik, yakni:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Partai Demokrat: 5 kursi<\/li>\n\n\n\n
  • Partai Gelora: 1 kursi<\/li>\n\n\n\n
  • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 1 kursi<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Dengan komposisi tersebut, menurut Salomina, penggunaan nama Fraksi Demokrat dalam sebuah pernyataan politik harus memperhatikan posisi seluruh partai yang tergabung di dalamnya.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cFraksi Demokrat itu bukan hanya satu partai. Ada Demokrat, Gelora dan PKB. Salah satunya PKB yang merupakan partai pengusung pemerintah. Karena itu, kalau ada pernyataan yang mengatasnamakan fraksi, harus dipastikan bahwa itu sudah menjadi kesepakatan bersama,\u201d jelasnya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Salomina juga meminta agar isi pemberitaan yang menyebut Fraksi Demokrat mengkritik Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dibandingkan dengan pandangan resmi fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n

    Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh poin yang dimuat dalam pemberitaan benar-benar merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Fraksi Demokrat atau terdapat pernyataan yang berasal dari pendapat individu.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cYang harus dilihat adalah apakah isi pemberitaan itu benar-benar sinkron dengan pandangan resmi Fraksi Demokrat yang disampaikan dalam rapat paripurna. Apakah semua yang diberitakan itu memang ada dalam catatan dan pandangan fraksi atau merupakan pendapat pribadi,\u201d ujarnya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Salomina menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan apabila anggota DPR menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik dan evaluasi merupakan bagian dari fungsi DPR dalam menjalankan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n

    Namun, ia meminta agar setiap pernyataan disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai kapasitasnya.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cKalau ada yang mau memberikan kritik, itu hak masing-masing anggota DPR. Tetapi harus jelas apakah itu kritik pribadi atau merupakan keputusan dan pandangan resmi fraksi. Jangan sampai masyarakat menganggap seluruh partai dalam fraksi memiliki sikap yang sama,\u201d katanya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Salomina kembali menegaskan bahwa PKB akan terus mendukung sekaligus mengawal program Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cKami tetap mendukung pemerintah. Kalau ada program yang perlu dikawal, kami kawal. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita sampaikan melalui mekanisme DPR. Tetapi posisi PKB sebagai partai pengusung tetap mendukung pemerintahan yang ada,\u201d pungkas Salomina Marian.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan pemberitaan KlikTimur berjudul \u201cDPRD Fraksi Demokrat Papua Pegunungan, Kritik Kinerja Pemprov\u201d dan DETIKPAPUA.COM berjudul \u201cDPR Papua Pegunungan Kritik Kinerja Pemprov Dalam Pandangan Fraksi Demokrat.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    Salomina berharap pemberitaan mengenai dinamika politik di DPR Papua Pegunungan dapat disajikan secara berimbang dan mencantumkan secara jelas apakah suatu pernyataan merupakan pandangan pribadi anggota DPR, sikap partai, atau pandangan resmi Fraksi Demokrat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat Papua Pegunungan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    WAMENA, DetikPapuaNet\u2014 Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12244,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,46,50],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-12243","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-papua-pengunungan","category-sosial-budaya"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t