{"id":11622,"date":"2026-06-18T15:12:34","date_gmt":"2026-06-18T15:12:34","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=11622"},"modified":"2026-06-18T15:12:34","modified_gmt":"2026-06-18T15:12:34","slug":"musa-kobogau-jangan-diam-masyarakat-papua-tengah-dibunuh-di-tanah-sendiri-bawa-persoalan-ini-ke-presiden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/06\/18\/musa-kobogau-jangan-diam-masyarakat-papua-tengah-dibunuh-di-tanah-sendiri-bawa-persoalan-ini-ke-presiden\/","title":{"rendered":"Musa Kobogau: Jangan Diam, Masyarakat Papua Tengah Dibunuh di Tanah Sendiri, Bawa Persoalan Ini ke Presiden"},"content":{"rendered":"\n

NABIRE, DetikPapuaNet\u2014 <\/strong>Kepala Suku Besar Suku Moni Provinsi Papua Tengah, Musa Kobogau, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten mengambil langkah nyata menyikapi persoalan kemanusiaan yang terus terjadi di wilayah konflik, khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Desakan itu disampaikan menyusul laporan dugaan serangan drone yang kembali terjadi dan mengakibatkan warga sipil terluka. Pernyataan tersebut disampaikan Musa dalam sebuah video yang diterima DetikPapuaNet, Kamis (18\/6\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Dalam pernyataannya, Musa menilai pemerintah daerah selama ini lebih banyak menyampaikan belasungkawa daripada memperjuangkan nasib masyarakat yang menjadi korban konflik. Ia meminta Gubernur Papua Tengah dan seluruh bupati bersatu membawa persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.<\/p>\n\n\n\n

\n

“Tidak cukup hanya berkata-kata. Masyarakatmu sudah mati di atas tanahnya sendiri. Masyarakat yang mengangkat kalian menjadi pemimpin hari ini justru menjadi korban di tanahnya sendiri,” kata Musa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Menurutnya, masyarakat adat yang terdampak konflik belum memperoleh perlindungan maupun pembelaan yang memadai. Ia juga mempertanyakan sikap para pemimpin daerah yang dinilainya belum menunjukkan keberpihakan terhadap warga sipil.<\/p>\n\n\n\n

Musa meminta pemerintah daerah memfasilitasi para kepala suku untuk bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia agar aspirasi masyarakat adat dapat disampaikan secara langsung.<\/p>\n\n\n\n

\n

“Kalau pemerintah daerah tidak mampu menyampaikan persoalan ini, bawa kami kepala-kepala suku menghadap Presiden. Kami yang akan bicara langsung kepada pemerintah pusat,” tegasnya.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Selain menyoroti persoalan keamanan, Musa turut mengkritik pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang menurutnya belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat adat dan para tokoh masyarakat. Ia juga menilai perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada kegiatan seremonial dibanding penyelesaian persoalan kemanusiaan.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Musa, kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, terutama Intan Jaya, membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemimpin di Papua Tengah. Ia meminta pemerintah turun langsung melihat kondisi masyarakat yang menjadi korban dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.<\/p>\n\n\n\n

Di akhir pernyataannya, Musa kembali mendesak gubernur dan seluruh bupati di Papua Tengah bersatu membawa persoalan kemanusiaan itu ke tingkat nasional dengan melibatkan para kepala suku.<\/p>\n\n\n\n

\n

“Bantuan kemanusiaan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata. Bawa persoalan ini ke pemerintah pusat dan libatkan kepala-kepala suku. Yang menjadi korban adalah manusia, bukan binatang. Hak mencabut nyawa adalah hak Tuhan,” pungkas Musa Kobogau.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NABIRE, DetikPapuaNet\u2014 Kepala Suku Besar Suku Moni Provinsi…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11623,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,34,19,44,31,50],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11622","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-daerah","category-hukum-kriminal","category-papua-tengah","category-peristiwa","category-sosial-budaya"],"aioseo_notices":[],"views":4,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11622","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11622"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11622\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11624,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11622\/revisions\/11624"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11622"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11622"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11622"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=11622"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}