{"id":11301,"date":"2026-05-10T16:47:07","date_gmt":"2026-05-10T16:47:07","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=11301"},"modified":"2026-05-11T08:33:00","modified_gmt":"2026-05-11T08:33:00","slug":"komisi-iii-dpr-papua-barat-daya-pelajari-infrastruktur-dan-skema-multiyears-di-sulsel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/05\/10\/komisi-iii-dpr-papua-barat-daya-pelajari-infrastruktur-dan-skema-multiyears-di-sulsel\/","title":{"rendered":"Komisi III DPR Papua Barat Daya Pelajari Infrastruktur dan Skema Multiyears di Sulsel"},"content":{"rendered":"\n

Makassar, Detikpapua.Net – <\/strong>Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada 4\u20139 Mei 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada pendalaman tata kelola infrastruktur, pengembangan kepelabuhanan, pengelolaan sumber daya air, dan strategi peningkatan pendapatan daerah.<\/p>\n\n\n\n

Kunjungan meliputi audiensi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar, pertemuan dengan Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kunjungan teknis ke Bendungan Bilibili, serta peninjauan kawasan pesisir dan kepulauan di perairan Kota Makassar.<\/p>\n\n\n\n

Komisi III DPR Papua Barat Daya kemudian melakukan peninjauan lapangan melalui jalur laut untuk melihat keterhubungan kawasan pelabuhan, wilayah pesisir, dan kawasan kepulauan di perairan Makassar.<\/p>\n\n\n\n

Peninjauan dilakukan terhadap fasilitas dermaga, aktivitas pelayaran, terminal peti kemas, sarana pelabuhan rakyat, dan aktivitas distribusi logistik maritim.<\/p>\n\n\n\n

Komisi III menilai infrastruktur pelabuhan memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, aktivitas perdagangan, serta konektivitas antarpulau.<\/p>\n\n\n\n

Peninjauan juga dilakukan di Pulau Barang Caddi\/Barangjadi dan Pulau Barrang Lompo. Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi III melihat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas dan distribusi kebutuhan pokok.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, kondisi sarana tambatan perahu dan pelabuhan rakyat dinilai menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur dasar di kawasan pesisir dan kepulauan.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Wakil Ketua II DPR Papua Barat Daya, Fredrik Frans Adolof Marlissa, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh referensi kebijakan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur dan penguatan fiskal.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Fredrik, Papua Barat Daya dan Sulawesi Selatan memiliki kesamaan karakter dalam konteks pengembangan kawasan timur Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPapua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju wilayah Papua, sebagaimana Makassar menjadi gerbang kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Karena itu, kami melakukan konsultasi dan pertukaran pengalaman terkait pembangunan daerah,\u201d kata Fredrik di Makassar, Selasa (5\/5\/2026).<\/p>\n\n\n\n

Dalam audiensi dengan Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pembahasan diarahkan pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan pembangunan infrastruktur, serta sistem penganggaran program strategis daerah.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Salah satu materi yang dipelajari ialah pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema multiyears yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami ingin mengetahui bagaimana sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur melalui program multiyears agar dapat menjadi referensi bagi pembangunan di Papua Barat Daya,\u201d ujar Fredrik.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, Komisi III DPR Papua Barat Daya juga menggali informasi terkait mekanisme penyusunan regulasi daerah, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung kemandirian fiskal.<\/p>\n\n\n\n

Rombongan DPR Papua Barat Daya diterima Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, H. Rahman, bersama Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Rahman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjalankan program pembangunan infrastruktur melalui skema multiyears dengan masa kontrak 2025\u20132027.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSeluruh pembiayaan program tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan,\u201d kata Rahman.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Selain pertemuan kelembagaan, Komisi III DPR Papua Barat Daya juga mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar untuk mempelajari tata kelola kepelabuhanan dan sistem logistik kawasan timur Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Pembahasan dalam audiensi itu meliputi pengelolaan pelabuhan regional, pengembangan konektivitas antarwilayah kepulauan, pelayanan transportasi laut, serta pengawasan arus barang dan jasa.<\/p>\n\n\n\n

Komisi III menilai pengalaman pengelolaan pelabuhan di Makassar dapat menjadi referensi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Papua Barat Daya yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.<\/p>\n\n\n\n

Pada agenda berikutnya, rombongan melakukan kunjungan teknis ke Bendungan Bilibili yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.<\/p>\n\n\n\n

Kunjungan tersebut difokuskan pada pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, pengaturan debit air, penyediaan air baku, dan manajemen operasional bendungan.<\/p>\n\n\n\n

Rangkaian kunjungan kerja juga diisi dengan peninjauan kawasan nelayan di Pulau Barang Caddi\/Barangjadi dan Pulau Barrang Lompo. Dalam kunjungan itu, Komisi III melihat kondisi infrastruktur pelabuhan nelayan, akses transportasi laut masyarakat, serta aktivitas ekonomi kawasan pesisir.<\/p>\n\n\n\n

Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan referensi DPR Papua Barat Daya dalam mendukung penguatan kebijakan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik di Papua Barat Daya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Makassar, Detikpapua.Net – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11304,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11301","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-blog"],"aioseo_notices":[],"views":31,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11301"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11308,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11301\/revisions\/11308"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11301"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=11301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}