{"id":11250,"date":"2026-05-06T02:37:31","date_gmt":"2026-05-06T02:37:31","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=11250"},"modified":"2026-05-06T02:37:32","modified_gmt":"2026-05-06T02:37:32","slug":"forum-lintas-suku-semprot-menteri-pkp-singgung-masalah-etika-hingga-kualitas-rumah-yang-tak-layak-buat-oap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/05\/06\/forum-lintas-suku-semprot-menteri-pkp-singgung-masalah-etika-hingga-kualitas-rumah-yang-tak-layak-buat-oap\/","title":{"rendered":"Forum Lintas Suku Semprot Menteri PKP, Singgung Masalah Etika Hingga Kualitas Rumah yang Tak Layak Buat OAP"},"content":{"rendered":"\n

Sorong, Detikpapua.Net –<\/strong> Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong menyampaikan protes keras kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait karena dinilai hanya membuat kegaduhan tanpa meninggalkan dampak nyata bagi orang asli Papua.<\/p>\n\n\n\n

Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong Yehezkiel Jafri dalam penyampaiannya menegaskan dua poin penting terkait agenda kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait di Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong beberapa waktu lalu. Pertama, Jafri mengemukakan terkait masalah etika birokrasi.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Ketua Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong Yehezkiel Jafri <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Teguran yang disampaikan oleh Menteri PKP kepada Walikota Sorong dinilai sangat tidak etis, mengingat Walikota adalah seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Posisinya sangat berbeda dengan Menteri yang hanya sebagai pembantu presiden dan tidak dipilih oleh rakyat.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, Jafri juga menduga ada tendensi lain dibalik sikap Menteri terhadap Walikota Sorong, mengingat cakupan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya Kota Sorong. Mestinya, sang menteri memanggil semua kepala daerah di provinsi ini kemudian mendengarkan pemaparan dan presentase dari setiap kepala daerah untuk kemudian diberikan petunjuk sebagaimana aturan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

“Forum Lintas Suku Asli Papua menyatakan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan menegur Walikota Sorong dihadapan banyak orang. Menurut kami ini tindakan tidak etis dan penuh tendensi. Walikota itu dipilih oleh rakyat sedangkan Menteri hanya pembantu presiden. Tidak fair kalau hanya Walikota yang ditegur padahal kabupaten lain di provinsi ini tidak,” ujar Jafri saat menggelar jumpa pers di Sekretariat Forum Lintas Suku Asli Papua, di Kota Sorong, Selasa (05\/05\/2026).<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Poin kedua, forum juga menyoroti sejumlah permasalahan mendasar yang ditemukan di lapangan, terutama terkait kualitas hunian yang dinilai tidak layak huni dan tidak sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua. Jafri menegaskan bahwa pembangunan rumah yang dilaksanakan sejauh ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahan bangunan maupun desain.<\/p>\n\n\n\n

“Kami melihat rumah yang dibangun itu kualitasnya sangat rendah, kemudian sangat kecil sehingga tidak sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat asli di tanah Papua. Orang Papua tidak bisa tinggal dalam rumah yang sempit begitu, apalagi kualitasnya sangat rendah, ini bukan perhatian tapi penghinaan buat kami orang Papua,” ujar Jafri dengan nada tegas.<\/p>\n\n\n\n

Ia kembali menimpali kekesalannya karena perumahan yang konon dibangun sebagai bantuan bagi orang Papua tersebut ternyata tidak diberikan secara gratis. Orang Papua harus membayar terlebih dahulu baru bisa tinggal. Padahal para penerima bantuan notabene adalah masyarakat yang tidak mampu, yang mestinya mendapat perhatian khusus dari pemerintah.<\/p>\n\n\n\n

Ia pun mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan perumahan, perbaikan kualitas bangunan yang sudah ada, serta keterlibatan masyarakat setempat dalam setiap tahap perencanaan agar hasilnya benar-benar bermanfaat dan diterima oleh masyarakat, khusus orang asli Papua.<\/p>\n\n\n\n

“Jadi kami menilai kehadiran Menteri PKP di Kota Sorong beberapa waktu lalu tidak memberikan dampak nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya orang asli Papua. Yang ada justru hanya meninggalkan kegaduhan yang sangat tidak bermanfaat,” ucap Jafri.<\/p>\n\n\n\n

Sementara, Sekretaris Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong Roymundus Nauw menegaskan bahwa kepemimpinan Walikota Sorong Septinus Lobat, SH.,MPA telah menunjukan keberhasilan dalam pembangunan di Kota Sorong. Saat ini sudah banyak gebrakan pembangunan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
Sekretaris Forum Lintas Suku Asli Papua Raya Kota Sorong Roymundus Nauw <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ia pun turut menyampaikan kekesalannya terhadap Menteri PKP yang menurutnya sangat tidak adil dalam memberikan teguran. Selain tidak melibatkan semua kepala daerah tingkat kabupaten kota, program yang menjadi masalah utama yakni Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dinilainya tidak menjawab persoalan di tengah masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

Pasalnya masyarakat berpenghasilan rendah yang dimaksud sebenarnya merupakan kelompok masyarakat mampu. Harusnya pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan terbatas khususnya bagi orang asli Papua di Kota Sorong dan semua kabupaten yang ada.<\/p>\n\n\n\n

“Jadi jangan salah artikan, masyarakat berpenghasilan rendah itu kelompok masyarakat yang mampu. Beda dengan masyarakat berpenghasilan terbatas, kelompok ini yang mestinya mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,” ucap Roymundus.<\/p>\n\n\n\n

Ia juga turut menyoroti terkait bantuan sosial perumahan berupa bahan bangunan dan ongkos kerja yang menurutnya sangat kecil dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tanah Papua. Program ini sudah berjalan dari tahun ke tahun namun tidak ada dampak yang signifikan bagi orang Papua.<\/p>\n\n\n\n

Ia pun menyarankan pemerintah pusat melalui kementerian perumahan agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Melibatkan kepala-kepala daerah dalam merencanakan program sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Tidak serta merta semua diputuskan oleh pemerintah pusat kemudian memaksakan program harus diterima oleh masyarakat.<\/p>\n\n\n\n

“Kita di Papua ini budayanya beda, cara hidupnya juga beda, jadi kalau mau buat program harus libatkan pemerintah daerah, diskusi dengan para kepala daerah supaya mereka bisa sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan putuskan sendiri di Jakarta lalu datang seenaknya marah-marah ke daerah, menurut kami itu sangat tidak etis,” tutup Roymundus.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net – Forum Lintas Suku Asli Papua…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11252,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-blog"],"aioseo_notices":[],"views":21,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11250"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11250\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11254,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11250\/revisions\/11254"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11250"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=11250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}