{"id":10757,"date":"2026-04-10T16:06:40","date_gmt":"2026-04-10T16:06:40","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=10757"},"modified":"2026-04-10T16:06:40","modified_gmt":"2026-04-10T16:06:40","slug":"bedah-lkpj-pansus-dpr-papua-barat-daya-rdp-dengan-bpkad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/04\/10\/bedah-lkpj-pansus-dpr-papua-barat-daya-rdp-dengan-bpkad\/","title":{"rendered":"Bedah LKPJ, Pansus DPR Papua Barat Daya RDP Dengan BPKAD"},"content":{"rendered":"\n

Sorong, Detikpapua.Net – <\/strong>Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat DPRP PBD, Jumat (10\/4\/2026).<\/p>\n\n\n\n

RDP hari kedua ini, Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 mengundang mitra OPD komisi II yang membidangi keuangan untuk membedah laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan.<\/p>\n\n\n\n

Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya menyoroti sejumlah persoalan yang akan dituangkan dalam rekomendasi Pansus nantinya.<\/p>\n\n\n\n

Ketua Pansus DPRP Papua Barat Daya Cartensz Malibela,S.IP mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan utama adalah terkait aset daerah. Dimana nilai aset Papua Barat Daya saat ini tercatat mencapai sebanyak Rp 7 triliun hasil penyerahan P3D dari Provinsi Papua Barat, namun, secara fisik aset yang benar-benar terverifikasi baru berada pada kisaran Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun.<\/p>\n\n\n\n

Karena itu, Pansus mendorong agar segera dilakukan verifikasi dan validasi aset secara menyeluruh. Meski dipahami bahwa terdapat berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, aspek administrasi, hingga persoalan asuransi. Namun demikian, hal ini tetap harus menjadi prioritas kedepan.<\/p>\n\n\n\n

“Kami juga melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang ada, dan menemukan beberapa ketidaksesuaian yang akan kami sampaikan lebih lanjut dalam rekomendasi resmi,” ucap Cartensz sembari mengapresiasi kehadiran Kepala Badan yang telah memberikan penjelasan yang cukup komprehensif, meskipun tetap terdapat sejumlah catatan.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu Sekretaris Pansus La Ode Samsir,S.T.,M.T menilai peran BPPKAD tidak hanya sebagai penyalur anggaran, tetapi juga pengelola dan penghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas dan cenderung menurun, optimalisasi PAD menjadi sangat penting.<\/p>\n\n\n\n

Masih banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan, khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor. Saat ini, terdapat kendala di lapangan, di mana masyarakat kesulitan melakukan pembayaran pajak di Samsat karena persyaratan administrasi yang dinilai terlalu kaku, seperti keharusan kesesuaian antara KTP, STNK, dan BPKB. Akibatnya, sekitar 50% masyarakat tidak berhasil menyelesaikan pembayaran pajak.<\/p>\n\n\n\n

“Kami mendorong adanya evaluasi dan revisi kebijakan, agar tujuan utama peningkatan penerimaan daerah dapat tercapai tanpa mempersulit masyarakat,” sahutnya.<\/p>\n\n\n\n

La Ode juga menyoroti banyaknya kendaraan yang beroperasi di Papua Barat Daya namun menggunakan pelat nomor dari luar daerah. Hal ini berdampak pada potensi kehilangan PAD serta berpengaruh terhadap kebijakan distribusi BBM yang berbasis data kendaraan terdaftar. Kondisi ini juga menyebabkan antrean panjang BBM di lapangan.<\/p>\n\n\n\n

Perlu adanya langkah tegas melalui kebijakan untuk mendorong mutasi kendaraan ke Papua Barat Daya, kemudian mengingatkan kepada para pelaku usaha, khususnya distributor kendaraan, agar tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi. Saat ini terdapat selisih harga yang cukup signifikan, bahkan bisa mencapai Rp50 juta hingga100 juta dibandingkan daerah lain sedangkan biaya pengiriman hanya sekitar Rp12\u201313 juta.<\/p>\n\n\n\n

Hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat lebih memilih membeli kendaraan di luar daerah, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan pajak daerah.<\/p>\n\n\n\n

Di sisi lain, terdapat potensi PAD baru yang cukup besar, yaitu dari sektor pajak alat berat. Regulasi terkait hal ini sudah ditetapkan dan saat ini sedang dalam tahap implementasi, termasuk penagihan kepada para pelaku usaha.<\/p>\n\n\n\n

“Potensi dari sektor ini dinilai sangat signifikan mengingat aktivitas alat berat yang cukup tinggi dan dampaknya terhadap infrastruktur daerah,” pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, pajak air tanah juga sudah mulai diterapkan dan berjalan, meskipun masih dalam tahap awal. Terkait dengan produk hukum daerah mengenai pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pada Desember lalu, saat ini implementasinya memang masih dalam tahap awal, namun sudah mulai menunjukkan progres, khususnya pada sektor-sektor baru tersebut.<\/p>\n\n\n\n

“Kedepan, kami akan terus melakukan pengawasan dan pendalaman agar seluruh potensi PAD dapat dimaksimalkan secara optimal,” jelasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10606,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-10757","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"aioseo_notices":[],"views":3,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10757"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10757\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10758,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10757\/revisions\/10758"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10606"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10757"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=10757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}