{"id":10751,"date":"2026-04-10T15:56:46","date_gmt":"2026-04-10T15:56:46","guid":{"rendered":"https:\/\/detikpapua.net\/?p=10751"},"modified":"2026-04-10T15:56:48","modified_gmt":"2026-04-10T15:56:48","slug":"pansus-lkpj-dpr-pbd-soroti-ketidakseragaman-data-pada-dinas-perikanan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/2026\/04\/10\/pansus-lkpj-dpr-pbd-soroti-ketidakseragaman-data-pada-dinas-perikanan\/","title":{"rendered":"Pansus LKPJ DPR PBD Soroti Ketidakseragaman Data Pada Dinas Perikanan"},"content":{"rendered":"\n

Sorong, Detikpapua.Net – <\/strong>Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPR Provinsi Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, menyoroti minimnya transparansi data penerima manfaat hibah serta ketidaksesuaian dokumen dalam pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jumat (10\/4\/2026), Cartensz menegaskan pentingnya penyampaian data rinci terkait penerima hibah, termasuk sumber anggaran seperti dana otonomi khusus (Otsus).<\/p>\n\n\n\n

\u201cKami membutuhkan data lengkap penerima manfaat hibah, siapa saja, di mana, dan berapa jumlahnya, termasuk yang bersumber dari Otsus, misalnya masyarakat Papua yang menerima bantuan di sektor perikanan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n

Ia menambahkan, Pansus akan segera menyurati OPD terkait untuk meminta kelengkapan data tersebut. Menurutnya, pembahasan LKPJ tidak dapat diselesaikan apabila aspek transparansi belum terpenuhi.<\/p>\n\n\n\n

\u201cProses ini tidak akan selesai kalau data-data penting seperti ini belum disampaikan. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n

Di tempat yang sama, Sekretaris Pansus, La Ode Samsir, mengatakan bahwa Pansus juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen LKPJ dengan data yang dipresentasikan oleh OPD.<\/p>\n\n\n\n

Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai anggaran yang tercantum berbeda signifikan.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu contoh disorot pada Dinas Perikanan, di mana dalam dokumen LKPJ tercantum anggaran sekitar Rp7 miliar, sementara dalam paparan disebutkan mencapai Rp24 miliar.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIni membuat kami sulit membaca dan memahami data secara utuh. Ada kesenjangan antara dokumen yang kami terima dengan yang dipaparkan,\u201d jelas La Ode Samsir.<\/p>\n\n\n\n

Ia juga mengakui bahwa sebagian dokumen yang diserahkan Dinas Kelautan dan Perukanan kepada Pansus DPRP dinilai tidak lengkap dan terkesan disusun secara tidak maksimal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSecara jujur, dokumen ini seperti belum disusun dengan baik. Bahkan ada yang tidak lengkap, sehingga menyulitkan kami dalam melakukan pembahasan secara menyeluruh,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n

Pansus, lanjut dia, akan menginventarisasi seluruh temuan selama pembahasan dengan OPD. Setelah itu, pihaknya akan mengagendakan pertemuan khusus dengan tim penyusun dokumen LKPJ untuk meminta klarifikasi.<\/p>\n\n\n\n

\u201cDi akhir nanti kami akan bertemu langsung dengan penyusun LKPJ, karena dokumen ini menjadi dasar penting dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pemerintah pusat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n

Ia menegaskan bahwa seluruh perbedaan data dan ketidaksesuaian nilai akan menjadi catatan rekomendasi Pansus kepada pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNilai-nilai yang disampaikan kepada kami sangat berbeda, baik dari dokumen LKPJ maupun paparan OPD. Ini tentu menjadi perhatian serius dan akan kami rekomendasikan untuk diperbaiki,\u201d tutupnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sorong, Detikpapua.Net – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10752,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-10751","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"aioseo_notices":[],"views":2,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10751","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10751"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10751\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10753,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10751\/revisions\/10753"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10751"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10751"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/detikpapua.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=10751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}