“Otsus ini adalah barang yang lahir dari darah dan keringat, sering diibaratkan sebagai gula-gula. Namun gula-gula ini harus benar-benar mempermanis kehidupan masyarakat. Jangan sampai hanya dinikmati tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat,” Merlince Siep. (Akademisi STKIP Abdi Wacana Wamena)
WAMENA, DetikPapuaNet– Proses pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui jalur otonomi khusus (Otsus) di Kabupaten Jayawijaya mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Akademisi STKIP Abdi Wacana Wamena, Marlince Siep, menilai mekanisme yang sedang berjalan perlu dihargai dan dijaga konsistensinya. Pernyataan tersebut disampaikan di Wamena, Kamis (12/3/2026).
Menurut Marlince, proses pengisian kursi DPRK jalur Otsus saat ini telah memasuki tahap akhir sehingga tidak tepat apabila muncul klaim atau aturan baru di tengah proses yang sudah berjalan.
Ia menjelaskan bahwa untuk keterwakilan laki-laki, Panitia Seleksi (Pansel) telah menggunakan rujukan lima wilayah adat yang telah ditetapkan sejak awal proses. Karena itu, setiap klaim baru atau penggunaan entitas yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dimasukkan dalam tahapan yang sedang berlangsung.
“Proses ini sudah berjalan dan hampir rampung. Kita tidak bisa memasukkan aturan baru atau klaim sepihak di saat proses sudah di tahap akhir. Ibarat memasak, jangan sampai sayur sudah matang baru diingatkan soal mencuci sayur. Kita harus konsisten dengan kesepakatan awal,” ujar Marlince.
Ia menilai pengisian kursi DPRK melalui jalur Otsus memiliki peran penting karena para anggota dewan tersebut nantinya akan memiliki tugas konstitusional untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda), terutama yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah adat serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Selain itu, Marlince juga memberikan perhatian khusus terhadap keterwakilan perempuan dalam struktur DPRK. Menurutnya, perempuan yang duduk di lembaga legislatif tidak boleh hanya membawa kepentingan wilayah asal atau kelompok tertentu, tetapi harus mampu mewakili seluruh perempuan di Kabupaten Jayawijaya.
Ia menjelaskan bahwa perempuan yang diusulkan untuk duduk di DPRK merupakan figur yang mendapatkan rekomendasi dari lembaga resmi seperti Humi Inane, Hubula Humi, dan PPT, yang selama ini menjadi representasi jaringan perempuan adat di wilayah tersebut.
“Perempuan di DPRK adalah mereka yang mendapat rekomendasi dari lembaga resmi. Mereka adalah representasi dari jaringan perempuan adat yang akan menyuarakan kepentingan kolektif, bukan hanya kelompok tertentu,” tegasnya.
Marlince juga menambahkan bahwa figur perempuan yang dipilih harus memiliki keberanian serta rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam tradisi budaya setempat, perempuan memiliki peran penting sebagai penentu batas atau larangan dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Secara budaya, perempuan adalah pemegang peran ‘pasang silo’ atau penentu larangan. Kita butuh perempuan yang berani berkata ‘tidak boleh’ demi melindungi hak masyarakat. Jika perempuan tidak bekerja dengan baik dalam lembaga kultur ini, maka tatanan adat juga akan terdampak,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Marlince mengingatkan bahwa keberadaan kursi DPRK jalur Otsus merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat Papua. Oleh karena itu, ia berharap kewenangan serta anggaran yang melekat pada kebijakan Otsus dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Otsus ini adalah barang yang lahir dari darah dan keringat, sering diibaratkan sebagai gula-gula. Namun gula-gula ini harus benar-benar mempermanis kehidupan masyarakat. Jangan sampai hanya dinikmati tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat adat,” pungkasnya.
